Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

“Reshuffle” Bisa Meningkatkan Kinerja Kabinet

  • Sejumlah kalangan menilai perombakan Kabinet Kerja atau reshuffle akan meningkatkan kinerja Kabinet Kerja. Reshuffle juga akan membuat menteri semakin fokus pada pekerjaannya.

    Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Gun Gun Heryanto mengatakan isu reshuffle polanya acak sejak akhir tahun lalu. Yang jelas, ini pertaruhan di fase menentukan, karena tahun kedua dan ketiga adalah tahun akselerasi, “ katanya di Jakarta, Minggu (3/4).

    Gun Gun menyarankan, Jokowi harus tegas, apakah akan melakukan reshuffle atau tidak. Kenapa seperti itu? Pertama, ketegasan itu, akan membuat kondusif psikopolitis para menteri jika memang tidak ada reshuffle. Sehingga menteri bisa fokus bekerja. Kedua, jika pun ada reshuffle maka bisa dilakukan di momentum yang tepat seperti saat ini.

    “Fokus orientasi reshuffle harus pada kinerja dan Jokowi harus memaksimalkan hak prerogatif itu sebagai otoritas, bukan orang lain yang menentuka,” ujarnya.

    Ditambahkanya, publik sendiri akan dengan mudah menilai, memberi catatan kritis jika pilihan reshuffle bukan karena kinerja tapi lebih karena politik bagi-bagi kekuasaan. Akan muncul disonansi kognitif seperti bisa tertangkap di beragam respons publik. Sekarang menurut Gun Gun, respons publik soal reshuffle baru di ‘stage of brainstorming’ belum di stage of consolidation. Jadi, bagusnya Jokowi memang menjaga momentum ini dengan baik.

    “Caranya melakukan atau tidak melakukan reshuffle karena dirinya memandang perlu atau tidak bukan karena desakan pihak di luar dirinya. Tapi jangan terus menerus berpolemik dan tidak menentu karena akan mengganggu,” katanya.

    Dosen ilmu politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, juga sependapat. Menurut dia, sudah saatnya sekarang untuk lakukan reshuffle. Namun harus jelas kriteria menteri yang layak ganti.

    “Kriteria yang penting adalah, pertama, menteri harus bisa bekerjasama dengan presiden agar kepemimpinan bisa efektif,” kata Airlangga. Kriteria kedua, kata Airlangga, integritas menteri dalam menjalankan kerjanya. Menteri harus accountable dan tidak menyalahgunakan jabatan. Dan, kriteria ketiga, presiden harus lebih memperhatikan kapasitas daripada perimbangan politik.

    Bisa Kapan Saja

    Sementara itu, peneliti Charta Politika, Muslimin mengatakan, reshuffle adalah hak presiden. Jadi kapan pun bisa dilakukan. Tapi Muslimin sendiri berpendapat, saat ini sangat wajar kalau presiden mau melakukan reshuffle.” Tapi saya kira harus jelas pula indikatornya,” kata Muslimin.

    Kata Muslimin, ada beberapa indikator perlu diperhatikan. Pertama, figurnya harus berintegritas, bersih, dan mempunyai kapasitas. Kedua, mengingat akhir-akhir ini seringkali terjadi “kegaduhan” antar menteri, maka dalam hal ini menteri kedepan yang akan dipilih harus punya loyalitas kepada presiden.


    Files Download :

Related Posts