Kamis, 16 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sisa Anggaran Pilkada 2015 Bisa Digunakan Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

  • Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyebutkan, bahwa sejumlah daerah mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2015. Salah satunya, adalah Kabupaten Karawang yang mengembalikan sebanyak Rp 11 Miliar.

    “Banyak (yang mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2015,-red), hampir sebagian besar, seperti Karawang mengembalikan Rp 11 M, Jambi Rp 20 M sekian,” kata Ferry di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).

    Ferry menjelaskan, sisa anggaran yang tersedia merupakan keseluruhan total anggaran untuk Pilkada di masing-masing daerah.

    “Seluruh (anggaran Pilkada,-red). Misalnya kita anggarkan Rp 100 M ada sisa Rp 10 M,” jelasnya.

    Biasanya, ungkap Ferry, sisa anggaran yang masih tersedia terdapat di sektor logistik. Hal itu terjadi, karena KPU menganggarkan bugdet Plafon untuk lima pasangan calon. Tetapi, calon yang ikut kompetisi pada akhirnya hanya dua pasangan calon.

    “Kemudian, cetak misalnya kita budget Rp 100 ribu ketika dianalisis cuma Rp 50 ribu. Kalau yang fix ya honor itu tidak mungkin bisa dikurangi,” jelasnya.

    Lebih jauh ia menjelaskan, sisa anggaran itu sebenarnya masih bisa dipindahkan ke yang lain. Tetapi, harus ada tata kelola anggarannya. Sehingga tidak sembarangan untuk memindahkannya. Tetapi, KPU pusat menginginkan anggaran tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2017 dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi pada masyarakat.

    “Ya kita untuk memeriahkan partisipasi masyarakat maka bisa digunakan untuk sosialisasi, karena itu kan tidak terpakai,” tukasnya.


    Sumber: beritaempat.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…