Rabu, 21 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Keterlibatan BNN Perlu Diatur dalam UU Pilkada

  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menegaskan bahwa keterlibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tes kesehatan khususnya tes narkoba calon kepala daerah perlu dimasukan dalam Undang-Undang Pilkada. Pasalnya, keterlibatan BNN dalam pilkada belum diatur dalam UU Pilkada yang lagi dalam proses revisi.

    “Ya, kalau bisa ada di undang-undang. Kalau normanya baru di undang-undang. Tetapi kalau cuma penjabaran norma dalam undang-undang, itu baru di Peraturan KPU. Jadi penting untuk diundangkan,” ujar Husni di acara Rapat Koordinasi KPU dengan BNN, IDI dan KPK di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (21/3).

    Namun, jika UU Pilkada tidak mengakomodasinya peran BNN, maka kata Husni, hal tersebut akan dibicarakan dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Pasalnya, dalam UU Pilkada, disebutkan koordinasi pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dilakukan dengan organisasi profesi, yakni PB IDI.

    “Apakah, misalnya dalam memeriksa melalui metode klinis itu membutuhkan keterlibatan BNN atau tidak. Kalau iya, maka pengaturannya dalam juknis,” tandas dia.

    Husni juga mengaku yakin PB IDI pasti akan mengakomodasi BNN dalam melakukan tes kesehatan kepala daerah. Apalagi tes kesehatan ke depan akan mencakup tes klinis dan tes psikis. Dalam tes klinis, kata dia akan diuji urine, darah, air liur dan rambut yang secara spesifik diunggulkan BNN.

    “Kemudian, perlu juga keterkaitan dengan hal tes psikis. Di tes psikis itu, akan kelihatan kecenderuan, apakah yang bersangkutan konsisten atau tidak konsisten dan itu bisa mengonfirmasi kembali tes klinisnya. Nanti, kita lihat keterpaduan dua pendekatan ini, tes klinis dan psikis. Ini akan hasil lebih baik lagi,” terang Husni.

    Sementara terkait anggaran jika BNN dilibatkan, Husni mengatakan hal tersebut akan dipikirkan setelah ada kepastian regulasinya. Menurutnya, jika ada regulasinya, maka mudah untuk meminta penambahan dana.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…