Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Target Sebulan Revisi UU Pilkada Kelar

  • Presiden Joko Widodo menurut rencana akan mengirimkan amanat presiden terkait revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ke DPR, Kamis (17/3).

    Langkah ini dilakukan setelah pemerintah merumuskan poin-poin draft revisi dalam rapat terbatas kabinet, Selasa (15/3) kemarin. 

    Dengan dikirimkannya ampres, maka pembahasan revisi antara DPR dan pemerintah sudah dapat dimulai. Untuk kemudian diharapkan hasilnya menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 daerah.

    Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ada sekitar 16 poin penting yang diusulkan pemerintah dalam draft revisi tersebut.

    "Nanti seluruh keputusan MK akan kami masukan dalam revisi UU Pilkada. Termasuk hasil evaluasi tahapan-tahapan sengketa pilkada," ujar Tjahjo, Rabu (16/3).

    Dalam draft revisi, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pemerintah juga menilai daerah masih sanggup menutupi anggaran yang dibutuhkan, sebagaimana pilkada 2015 lalu.

    "Poin penting lagi soal anggaran. Jadi dikedepankan daerah, kalau daerah bisa memenej dengan baik kemarin pilkada 269 toh bisa tercukupi," ujar Tjahjo.

    Mantan anggota DPR ini berharap proses pembahasan dapat dilakukan pada Maret ini dan hasilnya dapat rampung dalam satu bulan.

    "Mudah-mudahan 101 pilkada cakupannya bisa dimulai April dan Mei ini. Arahan presiden tetap dikaji juga tahapan paling krusial pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak 2019," ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…