Minggu, 21 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Anggaran Pengamanan Pilkada dari APBD

  • Pemerintah tidak hanya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada disediakan dari APBD. Tapi juga anggaran pengamanan bagi kepolisian, TNI dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu), juga diusul menggunakan anggaran daerah.

    Usulan tersebut, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, masuk dalam draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    "?Kesepakatan ratas (rapat terbatas kabinet,red), anggaran tetap menggunakan APBD, termasuk anggaran kepolisian, TNI, Gakumdu, juga diharapkan dari daerah," ujar Tjahjo, Rabu (16/3).

    ?Meski menggunakan APBD, namun khusus untuk pengamanan kata Tjahjo, anggaran dapat dibantu dari pusat, kalau ada kekurangan.

    Tjahjo berharap revisi dapat rampung dalam sebulan ke depan. ?Setelah dipastikan paling lambat amanat presiden terkait revisi UU Pilkada, sudah akan dikirimkan ke DPR, Kamis (17/3) pagi.

    ?"Mungkin paling lambat besok pagi (hari ini, red) dikirim ampresnya. Draft revisi memerhatikan ?masukan dari KPU, elemen-elemen demokarsi seperti perludem dan termasuk evaluasi dari pelaksanaan pilkada 2015," ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…