Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden Gelar Ratas RUU Pilkada

  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengelar rapat terbatas (ratas) kabinet terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Ratas dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/3).

    "Dalam ratas akan kami laporkan kepada Presiden soal draf RUU Pilkada," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

    Dia menambahkan, ratas juga nanti dihadiri di antaranya oleh Menteri Keuangan. "Ini terkait anggaran pilkada," imbuhnya.

    Disinggung mengenai kemungkinan dipersulitnya persyaratan calon independen, dia memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. "Jangan ada kesan membatasi. Ini kan hak politik warga negara, masyarakat mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Kami ingin jaring calon kepala daerah yang terbaik dan mampu memimpin daerahnya," ujarnya.

    Dia juga mengingatkan bahwa keringanan calon independen sudah disetuji Mahkamah Konstitusi (MK). Dia berharap tidak ada pertentangan antara calon independen dan calon dari partai politik (parpol).

    "Jadi jangan ada dikotomi pertentangan, Bakal calon kepala daerah itu bisa diusung satu partai, gabungan partai, dan calon independen. Siapa pun berhak maju dalam pilkada," ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…