Selasa, 17 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Optmistis Revisi UU Pilkada Rampung Sebelum Agustus

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan, daft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, belum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk dibahas bersama. Menurutnya, draft belum diserahkan karena sampai saat ini masih ada beberapa poin yang perlu diharmonisasikan kembali. 

    "Sore ini (Kamis,red) saya cek ke Istana. Masih ada beberapa poin untuk harmonisasi," ujar Tjahjo, Kamis (10/3).

    Meski belum diserahkan, Tjahjo optimistis proses revisi nantinya dapat selesai sebelum Agustus mendatang. Sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahap kedua yang digelar di 101 daerah, pada Februari 2017 mendatang. "April dibahas (dengan DPR,red)," ujarnya.

    Saat ditanya apakah pemerintah tidak khawatir lamanya penyerahan draft tidak mengganggu jadwal pilkada, Tjahjo meyakini pembahasan bersama nantinya dapat dilakukan secara maksimal. "Iya, nanti kan April selesai, sebelum Agustus, sebulan lah maksimum (waktu pembahasan dengan DPR,red)," ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…