Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingin Bentuk Pasukan Khusus

Posted by on 10 Mar 2016 |

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berencana akan memperkuat tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah. Terutama, dengan penambahan unsur dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lainnya. Sehingga, setiap kerawanan di daerah baik kerawanan konflik, narkoba, dan bencana, dapat segera terdeteksi dan diantisipasi.

    Ia menjelaskan, di provinsi, kabupaten/kota, perlu ada satu forum atau satuan tugas terpadu yang terdiri dari unsur pemerintah daerah (pemda), TNI, BNPT, BNPB, BNN, Kejaksaan, dan Imigrasi.

    “Kami ingin bentuk pasukan khusus yang terdiri unsur-unsur tadi terpadu kalau ada bencana mereka turun. Ada masalah terorisme mereka turun,” kata Tjahjo saat dikonfirmasi Ahmad Halim wartawan Beritaempat. Com, di Jakarta, Selasa (8/3).

    Tjahjo juga memandang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu diperkuat hingga tingkat kecamatan dengan dibentuknya Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan (Forkopimcam). Forkopimcam dikoordinir oleh camat selaku kepala wilayah dan dibantu Komandan Koramil (Danramil), Kepala Polsek (Kapolsek), tokoh masyarakat dan tokoh agama.

    “Forkopimda di tingkat satu dan tingkat dua saya yakin sudah berjalan bagus. Tinggal sekarang persiapan para Forkopimda memperkuat forum komunikasi di tingkat kecamatan,” tutur Tjahjo.

    Penyempurnaan gugus tugas satuan tim terpadu di daerah nantinya, lanjut Tjahjo, akan dibahas bersama antara Panglima TNI, Kapolri, Menteri Keuangan (Menkeu), Jaksa Agung, Kepala BNPT, dan Kepala BNN.

    “Ini untuk bisa penanganan terpadu, yang bila di daerah itu ada konflik, tanggung jawab gubernur, bupati, walikota bisa terpadu. Ini yang coba kita bangun ke depan dalam upaya deteksi dini,” tandas kader PDI Perjuangan itu.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    25 Oct 2018

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    09 Mar 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    14 Jan 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    15 Nov 2015

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    07 Nov 2015

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    11 Oct 2015

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…