Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPD Minta Mendagri Revisi UU Pilkada

  • Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Gede Pasek Suardika meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra daerah dalam Pilkada.

    Ia menekankan agar poin tersebut dimasukan dalam revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

    "Saya nilai perlu, kita harus memperhatikan dalam revisi UU Pilkada nanti dibuka calon lebih banyak dan dipermudah, utamanya untuk calon dari putra daerah yang berkualitas," kata Gede Pasek dalam rapat Komite I DPD RI dengan Kemendagri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).

    Menurutnya selama ini, putra daerah yang berkualitas tidak memiliki kesempatan luas untuk maju Pilkada lantaran persyaratan yang cukup menyulitkan. Yakni pilihan maju melalui jalur independen atau jalur partai politik.

    Senator asal Bali itu menilai, untuk maju melalui jalur independen, syarat yang harus dipenuhi dianggap terlalu berat sehingga menyulitkan calon dari putra daerah. Sementara, jika melalui partai politik, sudah dipastikan akan kalah dengan calon yang lebih mengedepankan calon yang populer dan memiliki modal lebih banyak.

    "Kalau desain yang lama kan sulit putra daerah bisa maju, tidak bisa menawarkan dirinya," kata Pasek.

    Sehingga menurutnya, Revisi UU Pilkada harus membuka pintu yang lebih terbuka kepada calon dari putra daerah, yakni dengan mempermudah syarat jalur independen.

    Ia juga mengusulkan, jalur DPD bisa menjadi salah satu tiket bagi putra daerah maju di Pilkada, sebagaimana halnya partai politik yang merupakan hasil pemilu.

    "Semestinya juga bisa jadi tiket masuk, kan hasil Pemilu tidak hanya parpol, tapi DPD juga, ini supaya bisa menjadi pintu masuk putra daerah maju dan tidak perlu bayar kendaraan mahal lewat parpol," katanya.

    Hal senada diungkapkan anggota DPD lainnya, Iqbak Parewangi yang menilai perlunya pintu ketiga bagi DPD di Pilkada.

    "Saya dukung 100 persen soal pintu masuk ketiga ini, ini agar menjadi pilihan untuk calon-calon di Pilkada," kata Senator asal Sulawesi Selatan tersebut.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…