Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilkada Jangan Ciptakan Polemik Baru

  • Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggrani, meminta DPR tidak menciptakan polemik baru dalam melakukan revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pasalnya, dalam draf revisi UU Pilkada yang diajukan DPR, disebutkan bahwa anggota TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat tidak perlu mengundurkan diri jika hendak menjadi calon kepala daerah.

    "Padahal, sudah jelas putusan Mahkamah Konstitusi bahwa TNI, Polri, anggota DPR, DPRD dan DPD sudah final harus mengundurkan diri. Kalau dipaksakan mengatur berbeda, misalnya mundur sementara, tidak akan efektif karena pasti akan diuji lagi di MK,” ujar Titi di Jakarta, Rabu (2/3).

    Titi menilai, jika DPR memaksakan diri untuk memasukan aturan tersebut, pasti akan dibatalkan lagi oleh MK. KPU, kata dia, akan taat pada putusan MK. Menurut Titi, sebaiknya DPR dan pemerintah tidak perlu mengubah ketetapan yang sudah menjadi keputusan MK.

    "Kalau ingin mengubah dan mengatur berbeda, maka menempuh upaya hukum lain, apakah meminta tafsir dari MK. Tetapi, putusan MK kan bersifat final dan mengikat serta langsung bisa dieksekusi. Saran saya, DPR dan pemerintah tidak perlu menciptakan polemik baru dengan mengatur secara berbeda dengan putusan MK. Kalau MK mengatakan mundur, maka harus mundur. Jangan membuka celah kontroversial baru, tidak efektif," terang dia.

    Titi menjelaskan, putusan MK terkait mundurnya TNI, Polri dan PNS didasari pertimbangan netralitas dan imparsialitas mereka sebagai aparatur dan pejabat negara. Ketika mereka memutuskan untuk maju di Pilkada, maka mereka harus membuat pilihan untuk mengundurkan diri dari anggota TNI, Polri dan PNS.

    "Kalau DPR, DPRD dan DPD karena melalui proses pemilihan yang sama, maka mereka harus mengundurkan diri," ungkap Titi.

    Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menuturkan hal serupa agar anggota TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat harus mundur dari keanggotaannya jika menjadi calon kepala daerah. Selain menghindari kesan mencari pekerjaan, alasan yang lebih penting adalah mundurnya pejabat tersebut untuk menciptakan ruang keadilan sesama calon.

    "Ruang keadilan tercipta di mana anggota TNI, Polri, anggota parlemen dan pejabat tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangan. Potensi akan adanya penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan akan terjadi bila tidak mundur," kata Masykurudin.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…