Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ambang Batas Syarat Sengketa Pilkada Diusulkan 10 Persen

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan usulan ambang batas syarat formil pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada), dinaikkan dari angka 2 persen menjadi 10 persen selisih perolehan suara dengan peraih suara terbanyak. 

    Namun meski persentase ambang batas naik, angka 10 persen  persen kata Komisioner KPU Ida Budhiati, tidak lagi mengacu dari jumlah penduduk pada sebuah daerah, tapi suara sah hasil pilkada dari daerah tersebut.

    "Ini untuk memenuhi rasa keadilan peserta pilkada. Kemarin itu kan, sebetulnya juga kalau dihitung, selisih tidak banyak. Tapi karena ambang batasnya dua persen, mereka tidak berhasil mengajukan sengketa di MK," ujar Ida, Rabu (2/3).

    Menurut mantan Komisioner Jawa Tengah ini, mereka mengajukan usulan tersebut pada rencana revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, karena tugas KPU memertanggungjawabkan proses pilkada benar-benar membawa demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia.

    "KPU tugasnya mempertanggungjawabkan. Kami melihat proses penyelesaian sengketa sebagai sarana KPU untuk menjelaskan bagaimana dia bekerja sehingga menghasilkan sebuah keputusan," ujar Ida.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…