Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Langgar Kode Etik, Peserta Pilkada Bisa Dibatalkan

  • Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, mengusulkan format diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta pilkada, bagi pasangan calon yang terbukti melanggar kode etik pemilu.

    "Integritas pilkada tidak saja terkait etika penyelenggara pemilu tetapi juga etika penyelenggaraan pilkada yang di dalamnya terdapat penyelenggara dan peserta pilkada," ujar Jimly di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (29/2).

    Karena itu, kata Jimly, peserta pilkada yang melanggar kode etika pilkada harus diberi sanksi. Jika sanksi terberat penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu yang melanggar kode etik dipecat, maka peserta pilkada bisa didiskualifikasi.

    "Peserta yang melanggar kode etik seharusnya didiskualifikasi kepesertaannya sehingga integritas pilkada bisa terwujud," tandas dia.

    Jimly menilai, dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada terkadang peserta yang aktif akan mendekati penyelen?gara. Hal ini, katanya mempengaruhi penyelenggaraan pilkada.

    "Dalam jangka panjang sudah baik yang kita buat ini. Tetapi walaupun penyelenggara pemilu sudah baik, tetapi peserta juga sekarang menjadi masalah. Karena itu, kita anjurkan diskualifikasi bagi peserta yang langgar kode etik," ungkap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, pemilu yang berintegritas tidak saja menyangkut penegakan hukum atau rule of law tetapi juga penegakan kode etik atau rule of ethic. Menurutnya, jika hanya mengikuti role of law maka pilkada akan menjadi sangat formalistik dan administratif.

    "Padahal, kita menginginkan pilkada yang berintegritas di mana tidak hanya formalistik, tetapi juga substantif. Penegakan hukumnya berjalan bersamaan dengan penegakan etikanya," terang Jimly.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…