Sabtu, 23 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dibahas Keharusan Mundur atau Cukup Cuti

  • DPR dan pemerintah ma­sih terus men­disku­sikan soal aturan ke­wajiban mun­dur ba­gi pejabat da­ri jabat­an­nya jika ingin maju dalam pemilihan kepala dae­rah.

    Menurut Menteri Dalam Ne­geri Tjahjo Kumolo, aturan ke­wajiban mundur bagi an­ggota DPR, DPD, DPRD, PNS, dan TNI/Polri jika menca­lon­kan diri sebagai kepela daerah menjadi salah satu poin yang dibahas da­lam rapat kerja Men­teri Da­lam Negeri Tjahjo Ku­molo ber­sa­ma Komisi II DPR.

    Poin itu menjadi salah satu poin Undang-Un­dang Nomor 8 Ta­hun 2015 tentang Pilkada yang termasuk dalam rencana untuk direvisi pada Maret ini.

    Tjahjo menambahkan, ma­sih menjadi perdebatan apa­kah yang bersangkutan harus mundur atau cukup cuti dari pe­kerjaannya.

    ”Masih debatable. Apakah anggoa DPR, PNS, TNI itu ha­rus mundur atau baiknya ba­gaimana,” kata Tjahjo di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (29/2).

    Tjahjo sebelumnya mengatakan, khusus untuk PNS diu­sulkan agar tidak mundur dari PNS jika ingin maju dalam pe­mi­lihan kepala daerah (Pilka­da).

    Menurut Mendagri, PNS me­rupakan sumber kepe­mim­pinan, yang jika diberlakukan kewajiban mundur, maka PNS lebih memilih tidak maju.

    Sementara itu, masalah lain yang masuk da­lam daftar untuk direvisi dan perlu terus dibahas ada­lah apakah pa­­sang­an calon bo­leh ‘membo­rong’ partai politik saat maju se­bagai kepala daerah serta ta­hapan pilkada jika terjadi seng­keta.

    ”Kalau terjadi sengketa, itu siapa yang memutuskan. Ka­re­na (sekarang) kan KPU bisa, Ba­waslu bisa, Mahkamah Agung bisa. Jadi kan ribet,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

    Tjahjo berharap, Ampres draf UU Pilkada bisa keluar ming­gu ini, sehingga dapat se­gera digunakan pada Pilkada Se­rentak 2017.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…