Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemda Diminta Siapkan Anggaran untuk Tahapan Pilkada 2017

  • Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan kembali berlangsung pada 2017 di 101 daerah. Pemerintah daerah (pemda) yang menggelar pilkada pada 2017, diminta mengalokasikan dananya untuk semua tahapan. Adapun tahapan pertama sudah dimulai pada Mei 2016.

    “Intinya tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menganggarkan anggaran bagi Pilkada 2017 yang tahapannya dimulai Mei 2016,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, Senin (29/2).

    Dia menyatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menyiapkan regulasi pendanaan pilkada 2017. Regulasi itu yakni Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

    “Regulasi sudah kita siapkan. Jadi daerah sudah harus siap. Termasuk opsi melakukan pengeluaran mendahului penetapan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tanpa persetujuan DPRD yang nanti ditampung di perubahan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tanpa persetujuan DPRD,” jelasnya.

    Dia menambahkan, besaran dana pilkada akan dibicarakan antara penyelenggara dengan pemda. “Besaran sesuai dengan kebutuhan. Nanti standar harga ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait honorarium. Ini agar tidak ada perbedaan, sebelumnya kan diserahkan ke daerah. Sedangkan barang dan jasa sesuai dengan perpres (peraturan presiden),” imbuhnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…