Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Gubernur Ogah Batalkan, Mendagri Ancam Ambil Alih

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah secara aktif mengevaluasi seluruh peraturan daerah (perda). Ketika ditemukan ada perda yang menghambat investasi, segera dibatalkan agar tidak mengganggu iklim pembangunan di daerah. 

    Kalau kepala daerah tidak membatalkan perda bermasalah, maka Kemdagri yang akan mengambil alih untuk membatalkannya. 

    "Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi. Jadi karena diberi kewenangan oleh undang-undang, maka apabila gubernur tidak membatalkan, Mendagri dapat mengambil alih kewenangan tersebut,” ujar Tjahjo, Jumat (26/2). 

    Tjahjo mengingatkan hal tersebut, sebagai tindaklanjut perintah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Disebutkan, saat ini terdapat sekitar 42.633 peraturan perundang-undangan. Di mana dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 perda diduga bermasalah. Karena itu perlu segera dibatalkan.

    Hal ini sebagai upaya menindaklanjuti perintah presiden terkait dengan 42.633 peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan 3.000 perda yang harus dilakukan pembatalan.

    Tjahjo mengaku pihaknya telah menerbitkan Peraturan Medagri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri hadir sebagai acuan daerah dalam membentuk produk hukum daerah. 

    “Langkah yang telah kami lakukan adalah membangun komunikasi dunia maya dengan stakeholders daerah melalui sistem e-perda dan e-register. Sehingga effesiensi dan efektivitas pembentukan peraturan daerah dapat diwujudkan,” ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…