Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sinkronisasi Data Pemilih Pilkada 2017 Berdasarkan DPT Pilpres

  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, mengungkapkan, sinkronisasi data pemilh untuk pilkada 2017 dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2017. Menurut Hadar, sinkronisasi ini tidak bisa berdasarkan data pemilih ketika Pilkada serentak 2015 karena tidak relevan.

    "Iya yang DPT pemilu presiden. Kalau yang pilkada 2015, kan nggak relevan soalnya karena pilkada kali ini (2017) kan daerah-daerah baru,” ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/2).

    Dia menilai, bisa saja dukcapil tidak meng-update DPT Pilpres. Pasalnya, lanjut Hadar, pemuktahiran data penduduk oleh dukcapil dilakukan setahun 2 kali.

    "Kalau kita kan melakukan pemuktahiran langsung di lapangan. Nanti, temuan-temuan itu kita serahkan ke mereka dan nggak perlu dimasukkan ke dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4),” tandasnya.

    Hadar mengatakan, pihak KPU akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sebelum DPT diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (kemdagri). KPU dan Kemdagri, katanya, akan mengadakan rapat teknis sebelum DP4 diserahkan ke KPU agar memastikan data-data yang ditemukan di lapangan tidak keluar lagi di DP4.

    "Khususnya tentang kematian, karena kematian kan harus resmi berdasarkan dokumennya. Kadang dokumen kematiannya kan sering tidak sampai ke kantor-kantor dukcapil. RT mengetahui tapi RT tidak melaporkan. Jadi, sangat mungkin data itu masih ada di DP4. Oleh karena itu, nanti akan kami berikan di mana saja data tersebut," ungkap dia.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…