Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

RUU Pilkada Sudah Tahap Harmonisasi Pemerintah

  • Draf revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah masuk dalam tahap harmonisasi. Rencannya, akhir Februari mendatang, rencannya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menyerahkan ke DPR.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pembahasan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasona Laoly sudah selesai. Setelah ini, draf tersebut akan dibawa ke Sekretarit Negara (Setneg) sebelum kembali dibahas bersama DPR.

    “Akhir bulan kami yakin sudah masuk ke DPR,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (22/2).

    Mendagri menyebutkan ada 15 poin yang nantinya akan dibahas dengan DPR. Targetnya bisa rampung sebelum 2017. Sebab, rancangan itu, kata Tjahjo rencanannya akan diterapkan pada pelaksanaan Pilkada serentak periode berikutnya di 2017.

    Pesta di demokrasi di 107 daerah ini akan berlangsung pada Februari tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga meminta agar perubahan atas UU ini bisa selesai paling lambat Agustus sehingga bisa menjadi acuan peraturan buat pemilihan tersebut.
    “Masalah di Pilkada 2015 ini sudah kami inventarisasi,” ujar Tjahjo.

    Menurut dia, rencana revisi tersebut sudah menyerap masukan dari KPU, lembaga prodemokrasi, serta kalangan pengamat. Tjahjo menambahkan, sejumlah masukan tersebut terkait syarat ambang batas partai politik (parpol) dapat mengusung pasangan kepala daerah.

    "Agar calon kepala daerah tidak borong semua parpol, jadi tak ada lawan. Misalnya begitu," kata dia.

    Menurut dia, hal ini perlu diatur, apakah perlu menggunakan APBN, APBD atau bisa dibagi dua (50:50) dengan anggaran itu. Selanjutnya terkait sengketa pencalonan. "Sekarang Bawaslu punya hak, KPU punya hak, MA punya hak. Ini harus diputuskan salah satu,"


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…