Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Pastikan Coret 40 Persen Perda Bermasalah

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pemangkasan 40 persen Peraturan Daerah (Perda) bermasalah di 34 provinsi akan terealisasi pada Maret mendatang. Saat ini, terdapat sekitar 42.000 aturan, baik dalam bentuk Undang Undang (UU), keputusan presiden (keppres), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen), dan peraruran daerah (perda). Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan memberatkan dunia usaha.

    “Gubernur bisa langsung memangkas peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Kalau sampai batas waktu tidak terpenuhi, nanti akan kita dibahas di Jakarta. Sesuai arahan Bapak Presiden secepatnya. Dalam waktu bulan ini setidaknya harus ada hasilnya. Paling tidak bulan depan sudah dipangkas 40 persen,” kata Tjahjo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/2).

    Tjahjo mengatakan akan menggelar rapat koordinasi dengan jajaran biro hukum dan sekretaris daerah untuk menginventarisasi berbagai aturan yang dinilai menghambat ruang gerak pemerintah dalam menarik arus investasi ke daerah. “Kita segera menginventarisasi pergub, perbub, peraturan wali kota, dan berbagai surat edaran yang dianggap tidak perlu dan bertentangan dengan UU di atasnya. Yang tidak sinkron dengan permendagri bisa dipangkas,” katanya.

    Dia mengaku sebenarnya Kementerian Dalam Negeri dapat langsung mencoret peraturan daerah yang tidak sinkron dengan aturan di atasnya. “Tapi kita menghargai pemerintah daerah. Ini kan hasil kerja daerah menyangkut pendapatan asli daerah. Kita ajak bicara. Mana yang masih dibutuhkan daerah, dan mana yang mengganggu investasi, dan mana yang mengganggu perizinan,” kata Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…