Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Birokrasi Publik Harus Dipermudah

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan agar semua urusan yang bersinggungan dengan birokrasi harus dipermudah. Urusan administrasi yang terkait kepentingan publik disarankan selesai dalam hitungan jam, bukan hari
    “Dan tanpa pungutan biaya,” kata Tjahjo, Kamis (18/2).

    Menurut dia, pemerintah punya peranan untuk melayani masyarakat, jadi segala keperluan publik harus dipermudah. “Seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), izin pelayanan dan investasi. Kalau bisa sekarang selesai dalam hitungan jam, bukan lagi hari,” kata Tjahjo.

    Tjahjo juga meminta agar bupati/walikota baru dilantik kemarin ini bisa langsung menginventarisir peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi. Mereka harus menghapus kebijakan tersebut, karena berdampak pada ekonomi masyarakat.

    “Pokoknya yang hambat investasi, perizinan dan melayani masyarakat dengan baik, retribusi yang enggak perlu, harus dihapus,” ujar Mendagri.

    Selain itu, para kepala daerah ini harus melakukan pemetaan terhadap wilayah dan pemerintahannya. Misal, pehamanan atas area rawan korupsi. Makanya, ia ingin agar komunikasi mulai dari camat sampai gubernur bisa berjalan dan sinergi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…