Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembiayaan Pilkada Masih Mengambang

  • Nampaknya belum ada formulasi yang jelas mengenai pembiayaan pemilu kepala daerah (pilkada). Dalam revisi Undang-Undang (UU) No.8 tahun 2015 tentang Pilkada disebutkan akan kembali mengambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Berbeda dengan pernyataan sebelumnya bahwa anggaran pilkada akan kembali mengambil dari APBN, ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa masih disusun formulasi yang jelas mengenai postur pembiayaan pilkada.

    "Undang-undang kan mengatakan anggaran pilkada itu harus dari daerah. Tetapi proses (pilkada) serentak 2015 itu kan tersendat walaupun akhirnya tercukupi. Nanti kita mau bahas dengan DPR, merubah UU lagi apakah 50-50 (pusat dan daerah), atau tetap diserahkan ke daerah tetapi ada subsidi," kata Tjahjo, Selasa (16/2).

    Untuk itu, Tjahjo mengatakan masih akan berkonsultasi dahulu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro guna mendiskusikan formulasi yang tepat terkait pembiayaan pilkada.

    Namun, Tjahjo menegaskan bahwa pelaksanaan pilkada adalah tanggung jawab daerah maka daerah yang wajib menyediakan anggarannya.

    "(Kementerian Dalam Negeri) tidak ada persentase, kalau perlu tanggung jawab daerah. Daerah pilkadanya daerah, milih itu memilihnya kepala daerah, masa tanggung jawab tidak bisa. Toh akhirnya 269 daerah itu tercukupi (biayanya) walaupun agak tersendat. Hanya tergantung political will (keinginan politik) saja," tegas Tjahjo.

    Sebelumnya diberitakan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo telah menyetujui bahwa anggaran pelaksanaan pilkada akan kembali diambil dari APBN. Dengan maksud, tidak membebani daerah.

    Apalagi, ungkap Tjahjo, berdasarkan pengalaman pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, biaya pelaksanaannya memberatkan sejumlah daerah.

    Untuk itu, Tjahjo mengatakan akan membahas perihal wacana pembiayaan kembali ke APBN tersebut dengan Komisi II DPR RI, dalam pembahasan revisi UU Pilkada.

    Untuk diketahui, biaya penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2015, lebih dari Rp 7 triliun dan semuanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, dalam perjalanannya beberapa daerah memang sempat mengalami kesulitan dalam menyediakan anggaran tersebut.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…