Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Wah, Pilkada 2017 Digelar Pas Musim Hujan

  • Bulan Februari merupakan musim hujan disertai potensi kejadian alam lain. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemungutan suara Pilkada serentak kedua, diselenggarakan 15 Februari 2017 mendatang.

    Karena itu Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, KPU perlu memersiapkan langkah-langkah antisipasi, sehingga kondisi cuaca nantinya tak mengganggu tahapan penting pilkada.

    Ia mengutarakan pandangannya, ?mengacu pada kondisi cuaca akhir-akhir ini. Di mana intensitas hujan yang cukup tinggi dapat mengganggu lalu lintas dan menghambat pergerakan logistik.

    "Sementara 30 hari menuju hari pemungutan suara, tahapan paling penting adalah produksi dan distribusi surat suara sebagai alat utama dalam Pilkada," ujar Masykurudin, Senin (15/2).

    Hal lain yang perlu diwaspadai kata Masykurudin, ?potensi hujan di hari pemung?utan suara. Agar jangan sampai menurunkan partisipasi pemilih, kesiapan penempatan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya perlu diperhatikan. 

    "?Jadi selama setahun menuju Pilkada serentak kedua, setiap perumusan kebijakan KPU terutama terkait produksi dan distribusi logistik serta persiapan pemungutan suara, perlu mengantisipasi betul terhadap kondisi cuaca yang ekstrim," ujarnya.

    Menurut Masykurudin, logistik pilkada nantinya harus dipastikan aman dari keadaan basah. Selain itu, tempat pemungutan suara juga harus tahan dari kondisi hujan dan angin.?


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…