Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Pastikan Pemenang Pilkada Simalungun Tak Bisa Dilantik

  • Kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun benar-benar unik. Pasalnya, setelah sempat dicoret dan pemungutan suara akhirnya dilaksanakan, tetap masih tersisa satu persoalan meski hasilnya diketahui pasangan JR Saragih-Amran Sinaga meraih suara terbanyak. 

    Pemerintah menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, tidak dapat melantik pasangan yang terbukti berstatus sebagai terpidana. Apalagi Amran diketahui telah berstatus terpidana jauh sebelum proses pemungutan suara dilakukan. 

    "Jadi kalau sudah terpidana, status hukumnya final dan mengikat, itu tidak bisa dilantik. Kalau sebelumnya (saat proses pemilihan,red) masih terdakwa itu masih memungkinkan. Karena putusan hukumnya belum berkekuatan hukum final," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (15/2).

    Menurut Tjahjo, kasus Simalungun berbeda dengan kasus kepala daerah terpilih Tomohon, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bedanya, Amran tetap maju sebagai calon wakil berpasangan dengan JR Saragih, meski sejak awal telah ditetapkan sebagai terpidana. Sementara pada kasus Tomohon, kepala daerah terpilih masih berstatus terdakwa.

    "Jadi kasusnya berbeda, kalau dulu pernah dilantik di penjara, itu karena belum ada kekuatan hukum tetap. Kalau ini sudah final. Ini jadi pertanyaan, kenapa dulu bisa lolos (maju sebagai pasangan calon,red)," ujarnya. 

    Sayangnya mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini belum memberi keterangan solusi apa yang dapat dilakukan menghadapi kondisi hasil Pilkada Simalungun. Ia hanya menyatakan dalam hal ini pemerintah tidak bisa disalahkan, karena demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    "Jadi jangan salahkan pemerintah, salahkan partai pengusungnya dulu. Kenapa bisa lolos padahal status hukum (calon wakil,red) sudah berkekuatan hukum final," ujar Tjahjo.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…