Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Kebut Revisi UU Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah mengebut menyelesaikan draf revisi UU Pilkada. Draf revisi sebagian sudah dibuat. Bahkan, draf revisi UU Pemilu pun sedang disusun. Dan, untuk menyempurnakan draf, kementeriannya terus mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

    “Sudah kami undang elemen masyarakat. Kami juga minta KPU, DKPP dan Bawaslu, memberi masukan,” kata Tjahjo, di Jakarta, Kamis, (11/2). Tjahjo juga yakin, parlemen pun sudah membuat draf pembanding. Paling lambat bulan Agustus, kata dia, khusus untuk revisi UU Pilkada, bisa dirampungkan. Jadi, bulan Agustus, revisi sudah bisa selesai.

    “Ada 15 poin dalam revisi, mulai tentang tahapan, bagaimana kalau ada sengketa, dan lainlain,” katanya. Masalah anggaran pun jadi perhatian, kata Tjahjo. Diakuinya, ada aspirasi di daerah, bahwa anggaran pemilihan sebaiknya ditanggung pusat lewat APBN. Tentu ini jadi bahan masukan revisi. Nanti, hal ini akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

    “Ada usulan dari daerah soal anggaran. Bagi kami tak ada masalah. Ya, sekarang bagaimana Menkeu, kalau pos anggaran, ya siap,” katanya. Izin Kepala Daerah Dalam kesempatan itu juga sempat ditanyakan tentang pernyataan Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan, bahwa khusus untuk seluruh kepala daerah di Papua, jika hendak bepergian, mesti minta izin dulu ke Menkopolhukam dan Mendagri.

    Tjahjo menjawab, selama ini memang bagi kepala daerah yang hendak pergi ke luar daerah, atau ke luar negeri, seperti berobat dan beribadah, atau melakukan perjalanan dinas, mesti seizin dia sebagai Mendagri. Untuk konteks Papua, sifatnya kasuistis.

    Tapi diakuinya, bila banyak laporan yang masuk kepala daerah di Papua jarang ada di tempat. “Tapi itu kasuistis, ya ada laporan di Papua, kepala daerah itu hanya dua hari di Papua, lima harinya ada di luar Papua,” katanya. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…