Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tak Mau Salah Ambil Langkah, Mendagri Taat Aturan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo nampaknya tak ingin melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Itulah mengapa, pelantikan kepala daerah terpilih dibagi menjadi 3 tahap yakni Februari, Maret, dan Juni.

    Dia mengatakan, pelantikan pada Februari ini prinsipnya untuk kepala daerah yang tak punya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan pelantikan di Maret, kata dia untuk mereka yang memang dianggap punya masalah dengan hukum.

    “Sedangkan kalau kepala daerah yang memang masa jabatannya belum habis, maka kepala daerah terpilih harus menunggu Juni mendatang,” kata Tjahjo, Kamis (10/2).

    Menurut dia, dalam UU menyebutkan, tidak boleh mengurangi masa jabatan kepala daerah satu hari pun. Makanya, Kemendagri memutuskan untuk menunggu kepala daerah sebelumnya habis masa jabatan terlebih dahulu, baru mereka yang terpilih Pilkada, dilantik.

    Kemudian, bagi mereka yang diduga terjerat kasus hukum dan digugat, Kemendagri akan tetap melantiknya sampai ada putusan hukum tetap dari pengadilan. Menurut dia, harus menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, proses gugatannya boleh terus berjalan.

    “Kalau nanti ada putusan hukum dari pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka bisa dicopot kepala daerah tersebut,” ujar Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…