Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

PNS Ini Diberi Pilihan ke Kemendagri atau Masih di DKI

  • Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, siap melaksanakan kebijakan pelimpahan Kesbangpol ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    "Ini kan sudah akan ada rancangan peraturan pemerintah untuk kantor kesbangpol berada langsung dibawah Kemendagri, kita siap saja," ujar Ratiyono, Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Rabu (10/2/2016).

    Untuk pegawai Badan Kesbangpol, Ratiyono memberikan kebebasan untuk tetap di DKI dengan pemindahan instansi atau berpindah ke Kemendagri.

    "Sebagai pegawai ya harus siap jika ada perubahan, namun kita beri pilihanlah, artinya tidak diwajibkan," tandasnya.

    Perlu diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah Pasal 25 ayat 1 huruf a hingga g bahwa Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) akan menjadi vertikal di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Saat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi Peraturan Pemerintah, maka secara otomatis Kesbangpol menjadi aparat Kemendagri. Dalam hal ini Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Kesbangpol Lhokseumawe gelar sosialisasi bantuan hukum

    BADAN Kesbangpol dan Linmas bekerjasama dengan KontraS Aceh melaksanakan sosialisasi hak-hak bantuan hukum bagi warga negara, Senin, 9 September 2013. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi…