Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pertengahan Tahun, Seluruh Perda Bermasalah Dihapus

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berkomitmen untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terkait koordinasi untuk mencabut berbagai peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi pembangunan.

    "Perda-perda di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang menghambat perizinan, investasi, pelayanan masyarakat harus direvisi, batalkan. Awal 2015 lalu, sudah ada 125 perda yang saya tandatangani untuk dikembalikan ke daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Selasa (2/2).

    Dia menargetkan, perda-perda bermasalah untuk segera dihapuskan pada pertengahan 2016. "Target yang diberikan Mendagri, maksimal pertengahan tahun ini seluruh perda, keputusan gubernur sampai bupati dan wali kota yang tidak perlu dan tidak mendukung proses kompetisi, harus sudah dihapuskan. Kami minta kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," tegasnya.

    Dia menyatakan, dirinya sudah melayangkan surat resmi kepada kepala daerah dan DPRD terkait pencabutan perda-perda bermasalah. "Sekarang era kompetisi, daerah harus jemput bola. Berikan pelayanan yang mempercepat urusan dan permudah perizinan agar tercipta sinergi antar daerah dan inovasi dalam upaya percepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraa rakyat,” ujarnya.

    Khusus di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), dia sudah menginstruksikan pejabat eselon I sampai III ditambah Kepala Biro Hukum agar memangkas aturan di internal. "Tidak perlu pengkajian khusus lagi. Akhir 2016, target saya 25 persen aturan di Kemdagri yang juga menghambat pelayanan masyarakat sudah dipangkas. Kemdagri harus beri contoh,” katanya.

    "Semua perizinan rekomendasi yang dikeluarkan Kemdagri harus selesai dalam waktu sesingkat- singkatnya. Bisa jam, bisa hari ini juga dan yang biasa mingguan harus harian selesai. Maksima tiga hari kerja untuk hal yang harus ditinjau, dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga lain," kata Tjahjo.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…