Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Koalisi Gemuk Ciptakan Kegaduhan

  • Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang, menilai, koalisi gemuk (tanpa oposisi yang kuat) akan menciptakan kegaduhan baru di antara partai pendukung Jokowi-JK.

    ”Bagi saya, koalisi gemuk akan menjadi beban Jokowi dan akan menciptakan kegaduhan baru di antara partai pendukung Jokowi-JK, jika kehadirannya bukan merupakan kesepakatan bersama partai di Koalisi Indonesia Hebat,” katanya.

    Menurut dia, koalisi besar dalam pemerintahan dapat menjadi beban pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan pendistribusian kekuasan.

    Partai yang pertama merasakan dampak ini Partai Nasional Demokrat. Beberapa menterinya diusulkan harus diganti yakni jaksa agung, menteri kehutanan dan agraria. Belum lagi menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura. Bahkan PDI Perjuangan merasa belum ada distribusi ideal sebagai partai pemenang pemilu dan pengusung, justru jumlah menterinya sama dengan partai koalisi lain.

    ”Memang sudah menjadi watak dalam politik bahwa selama berjuang selalu bersama, tapi saat menang dan bagi hasil pasti jalan menjadi berbeda,” katanya.

    Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memperkirakan, stabilitas yang terbangun dalam koalisi gemuk tidak akan seperti yang terjadi di era Orde Baru.

    ”Perubahan sikap di dalam partai pendukung pemerintah tetap akan terjadi, terutama terhadap isu yang menyangkut ideologi dan populis, seperti tentang kenaikan harga bahan bakar minyak atau bahan pangan sehingga, meski mampu mengikat semua partai politik, koalisi yang terbentuk tetap tidak akan permanen,” ujarnya.

    Dinamika itu akan makin kuat pada tahun keempat dan kelima pemerintahan, saat partai politik akan mengambil sikap menghadapi pilpres berikutnya.

    Kuatnya pemerintahan hasil koalisi besar yang digalang seluruh kekuatan politik akan menghasilkan pemerintahan yang mudah melakukan korupsi kekuasaan. Jika koalisi besar diarahkan untuk kebaikan rakyat, hal itu mengoptimalisasi kinerja pemerintah dalam memberikan layanan publik. Sebaliknya, jika arah koalisi terhenti pada kekuasaan semata, hal itu akan menjadi petaka bagi rakyat.

    Dalam sistem politik Indonesia, lanjutnya, sulit mengharapkan komitmen elite politik bagi kepentingan publik. ”Ini akan melahirkan korupsi kewenangan,” katanya.

    Potensi kelompok oposisi, menurut analis politik Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setiyono, kini tinggal Gerindra dan PKS, yang dinilainya relatif masih solid. ”Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar kan sudah terjadi perpecahan,” katanya.

    Menurut Budi, kongres Partai Amanat Nasional (PAN) yang bakal digelar, akan menjadi tahap krusial bagi parpol berlambang matahari itu. Kalau sampai tidak solid, kata dia, dikhawatirkan PAN ikut pecah, antara yang menginginkan PAN tetap di KMP dan yang ingin pindah haluan merapat ke pemerintah.


    Files Download :

Related Posts