Selasa, 19 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Upaya Kemendagri Soal Pemulangan Eks Gafatar

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan rapat kordinasi bersama Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan sejumlah menteri terkait soal penanganan anggota eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

    Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kemenko PMK, Selasa (2/2) dihadiri Menko PMK, Puan Maharani, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Permbadayaan Anak Yohana Yimbise.

    Dalam acara tersebut, Tjahjo mengatakan, langkah dari Kemendagri saat ini adalah menginstruksikan Pemerintah daerah untuk hadir menangani pemulangan para eks Gafatar ini. Misalnya, mendatangi warga untuk mensosialisasikan kondisi para eks Gafatar di lingkungan mereka.

    "Bisa karena tersesat, pengaruh hipnotis, atau karena sesuatu hal yang memang harus dibina, sosialsisaikan dijelaskan ke warga agar mereka bisa menerima anggota eks Gafatar ini," kata Tjahjo dalam jumpa pers rakor tersebut di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

    Dia menambahkan, pemda harus terlibat dalam masalah ini. Sebab, para anggota eks Gafatar ini bukanlah pengungsi, mereka juga tak selamananya berada di lokasi penampungan. Makanya, perlu penanganan terpadu bersama pemda agar masalah ini segera rampung teratasi.

    Menurut dia, fase pemulangan ini memang masalah yang kritis. Sebab Gafatar ini merupakan organisasi yang dianggap sebagai salah satu sekte berkaitan dengan keyakinan dan ideologi. Selain itu, Pemda juga diminta mengawasi organisasai sejenis dengan Gafatar.

    "Kemendagri mengeluarkan radiogram kepada kepala daerah mengenai keberadaan ormas gafatar, mencermati pecahan dan pengembangbiakan ormas yang dinilai serupa," ujar Tjahjo.

    Kemudian untuk alternatif lain seperti transmigrasi, Tjahjo mengatakan, masih dalam proses pembahasan yang akan dibawa ke rapat kabinet mendatang. Namun satu hal ia menegaskan, pola transmigrasi ini harus secara inklusif, bukan ekslusif.

    "Dengan transmigrasi sama saja membuat pola lama kalau ekslusif polanya," ujar dia.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…