Selasa, 26 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kesbangpol Menolak Wacana Penurunan Eselon

  • Posisi dan status instansi Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, akan berubah seiring dengan akan diberlakukannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemerintahan Umum (RPP PUM). Rancangan ini, adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nanti, bila rancangan itu sudah disahkan, Kesbangpol bukan lagi perangkat daerah, tapi jadi instansi vertikal atau instansi pemerintah pusat. Para pegawainya pun alih status dari pegawai daerah jadi pegawai pusat.

    Namun belum juga RPP tersebut disahkan, muncul keresahan yang disuarakan para Kepala Badan Kesbangpol provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Mereka resah dengan munculnya isu bahwa nanti akan terjadi penurunan eselon serta pangkat jabatan jika Kesbangpol jadi instansi pusat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara jadi ‘sasaran’, sebab kementerian ini yang jadi penentu akhir, penataan organisasi instansi vertikal, termasuk urusan eselonisasi.

    “Ini suara dari seluruh Kesbangpol di Indonesia, mohon didengar. Kami mendukung vertikalisasi Kesbangpol jadi instansi pusat. Tapi tolong perhatikan juga kesejahteraan kami. Terutama soal penurunan pangkat,” kata Kepala Kesbangpol Kota Samarinda, Erham Yusuf, di Jakarta, Jumat (29/1).

    Penolakan terhadap wacana penurunan eselon juga disuarakan Kepala Kesbangpol Kalimantan Utara, yang juga Penjabat Bupati Tana Tidung, Sanusi. Dengan tegas Sanusi mengatakan, ia menolak bila kemudiaan terjadi penurunan eselon dan pangkat Kepala Kesbangpol. Ia minta, jangan samakan Kesbangpol dengan kejaksaan atau kepolisian. Kepala kejaksaan di kabupaten misalnya, meski eselonnya hanya golongan 3, namun dia punya tambahan kekuasaan, yakni dapat melakukan pemeriksaan. Karena itu ia minta, Kemenpan jangan kaku. Jangan sekedar, melihat proses vertikalisasi Kesbangpol dengan kacamata legal formal saja. Azas kemanfaatan pun harus diperhatikan.

    “Vertikalisasi ini kan tujuannya membuat Kesbangpol. Bukan lebih tidak baik. Itu yang perlu kami tegaskan. Sebenarnya masalah bukan di daerah, tapi di pemerintah pusat,” kata Sanusi.

    Bela Anak Buah

    Mantan Direktur Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Tanribal Lamo juga mendukung aspirasi eks anak buahnya di Kesbangpol. Ia bahkan membela tuntutan para anak buahnya. Karena itu ia minta Kemenpan, jangan kaku. “Saya minta ke Menpan, masalah eselonering Kesbangpol dipertimbangkan. Lihat beban kerja mereka berat. Kedepan tambah berat,” kata pensiunan Mayor Jenderal TNI-AD tersebut.


    Files Download :

Related Posts

  • Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Badan Kesbangpol Bahas Pemetaan Konflik Aceh

    Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh membahas hasil studi yang dilakukan peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry tentang pemetaan jenis dan sumber konflik di Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rasamala…
  • sample9

    Kesbangpol Lhokseumawe gelar sosialisasi bantuan hukum

    BADAN Kesbangpol dan Linmas bekerjasama dengan KontraS Aceh melaksanakan sosialisasi hak-hak bantuan hukum bagi warga negara, Senin, 9 September 2013. Kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi…