Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Dia Usulan Inventarsi Masalah UU Pilkada dari Pemerintah

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan sejumlah Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Setidaknya ada sejumlah poin utama yang dinilai perlu dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR bersama sejumlah lembaga terkait lainnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, beberapa poin tersebut, pertama masalah batasan jumlah pendukung parpol. Hal tersebut untuk mengindari pasangan calon tunggal. Kedua, sepinya kampanye. Perlu dilihat dulu faktornya. Apakah pasangan calon boleh alokasikan dana kampanye atau tidak.

    "Ketiga ini, masalah anggaran. Apakah ini akan diserahkan ke APBN dan APBD," kata Tjahjo, Kamis (28/1/2016).

    Selain itu, ada juga masukan hukumnya. Bila nanti ada sengketa pencalonan kepala daerah, bagaimana penanganannnya. Menurut Tjahjo perlu ada lembaga tunggal. Tidak seperti sekarang, banyak sekali pihak yang dianggap berwenang, misal dari PTUN, Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

    Terkait revisi UU Pilkada ini, Kemendagri segera membuat tim bersama Kemenkumham, KPU, Bawaslu, LIPI bersama dengan pengamat. Mereka mulai bekerja pada pekan depan. Kemudian, tim tersebut akan membuat DIM. Sebab, hasil rapat baleg kemarin, revisi UU Pilkada dan revisi Parpol diserahkan ke pemerintah.

    "Hasil raker bersama Komisi II sepakat dengan KPU juga meminta paling lambat Agustus 2016," ujar dia. 


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…