Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Delapan Instruksi Mendagri Pada Kesbangpol Perihal Terorisme dan Radikalisme

  • Ledakan bom di Sarinah di Jalan Thamrin pekan lalu begitu “mencoreng muka” pemerintah pusat. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) beserta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan langkah-langkah yang meredam aksi atau pemahamam tersebut.

    “Pertama  meningkatkan kewaspadaan yang dilakukan aparat keamanan, intelijen daerah (Kominda) bersama masyarakat dalam mencegah munculnya kembali gerakan teror dan radikal di masyarakat,” ujar Tjahjo dalam pesan singkatnya, Kamis (21/1).

    Kedua, kata Tjahjo, Pemda atau Kesbangpol harus mengaktifkan Giat Pam Swakarsa seperti Pos Kamling di masing-masing lingkungan. Ketiga  mendata dan menertibkan penduduk pendatang, yang berada di lingkungan masing-masing.

    “Keempat,  mengintensifkan kontrol terhadap lalu lintas orang dan barang di pintu masuk ke wilayah masing-masing seperti pelabuhan dan bandara. Kelima, menggiatkan, meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi dengan aparat keamanan di daerah, melalui giat Forkopimda dan Kominda,” kata Politisi PDIP ini.

    Yang keenam, lanjut dia, membentuk dan meningkatkan kegiatan-kegiatan mulai tingkat kabupaten/kota sampai kecamatan dan desa-desa bahkan harus sampai ketingkat Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW).

    “Ketujuh, membentuk dan meningkatkan giat FKDM mulai tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan, sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah,” terang Tjahjo.

    Dan yang terakhir, dia mengatakan, isu Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mendagri telah mengeluarkan SE kepada kepala daerah Nomor 220/119/SJ -2. Tjahjo menambahkan, bahwa Kesbangpol Kemendagri harus terus melakukan pengawasan dan deteksi kegiatan ormas tersebut.

    “Bekerja sama dengan unsur Intelijen lain termasuk tokoh masyarakat, agama, adat, FKUB serta melakukan pembinaan terhadap yang sudah keluar dari Gafatar jangan dimusuhi karena mereka juga termasuk korban atau pembinaan harus terus dilakukan,” tutupnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…