Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Tunjuk Camat Sebagai Ketua Tim Terpadu PKS

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Direktorat Jendral (Ditjen) Politik Pemerintahan dan Hukum (Polpum) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) telah melaksanakan Rapat Evaluasi Regional pelaksanaan target renaksi periode B.04 dan B.08.

    “Di tiga wilayah yakni di barat (Balikpapan), Tengah (Manado), dan Timur (Bali),” ujar Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat yang dikirim kepada wartawan, Kamis (21/1).

    Dalam pemantapan koordinasi penanganan konflik sosial di tingkat kecamatan, Mendagri mengeluarkan SE Nomor 300/5977/SJ tanggal 22 Oktober 2015. “Jadi para camat adalah sebagai ketua tim terpadu penanganan konflik di kecamatan dengan Danramil dan Kapolsek sebagai wakil,” imbuhnya.

    Sedangkan untuk anggotanya, Tjahjo yang juga kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) itu meminta kepada para kepala desa Babinsa dan Babinkamtibnas.“Hal ini harus disupervisi dan diatensi terus oleh para Kabankesbangpol baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota , terutana giat deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini,” kata Tjahjo.

    Arahan yang disampaikan Menteri dalam negeri ini untuk mengantisipasi terjadinya perusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga terhadap bekas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di pemukiman Moton Panjang, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (19/1/2016).

    Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengaku kesulitan untuk menangkal aliran radikal mengatasnamakan agama yang belakangan marak diberitakan di media. Sebab, setiap orang punya hak untuk mendirikan organisasi. Sementara itu, terkadang mereka tidak meminta izin ke Kementerian Dalam Negeri atau Pemda.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…