Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Targetkan Pangkas 25% Aturan Pemerintahan

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan pada Januari 2016 bisa memangkas 25% aturan yang mengatur pemerintahan, demi memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.

    "Secara nasional kebijakan politik pemerintahan dilindungi oleh lebih kurang 43.000 aturan," kata Tjahjo di Bengkulu, Kamis.

    Jumlah tersebut mencakup undang-undang, surat edaran menteri sampai peraturan dan surat edaran gubernur, bupati dan wali kota. "Saya minta pada biro hukum dan dirjen, bulan ini paling tidak harus memangkas 25%," katanya.

    Adapun aturan tersebut dinilai tidak efektif, karena ada yang tumpang tindih, serta sejumlah aturan dinilai tidak efisien.

    Tidak hanya di pemerintahan pusat, Tjahjo juga meminta pemerintah daerah segera merevisi bahkan menghapus peraturan daerah yang tidak pro rakyat. "Kepada gubernur, bupati dan wali kota segera saya minta segera benahi perda yang bermasalah serta tidak jelas," ucapnya.

    Termasuk peraturan gubernur, bupati dan wali kota yang tidak memberikan kontribusi positif. Bahkan lebih memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. "Segera dihapus. Kalau bisa digabungkan ya digabung," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…