Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilkada Ditargetkan Selesai Agustus 2016

  • Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 yang mengatur pemilihan kepala daerah (pilkada) ditargetkan tuntas pada Agustus 2016. Sebab, tahapan pilkada serentak gelombang kedua pada 2017, dimulai Agustus 2016.

    "Bulan Agustus revisi UU Pilkada harus selesai," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jumat (15/1).

    Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang akan masuk dalam materi revisi. Misalnya, pengaturan mengenai calon tunggal, pembiayaan kampanye oleh penyelenggara, anggaran pilkada yang kemungkinan melalui murni APBN serta penyelesaian sengketa pencalonan.

    Sekadar diketahui, UU Pilkada memang belum mengatur mengenai adanya calon tunggal. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyebutkan bahwa pilkada tetap dapat dilaksanakan meski hanya terdapat satu calon.

    Terkait pembiayaan kampanye, diusulkan agar ditingkatkan. Dengan begitu, sosialisasi semakin maksimal.

    "Februari ini akan dilakukan revisi UU Pilkada dengan DPR," ujar Tjahjo.

    Dia menuturkan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan segera menyiapkan draf revisi UU Pilkada. Penyusunan draf itu juga melibatkan peneliti, akademisi, serta organisasi kepemiluan.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan, revisi UU Pilkada memang sepatutnya dilakukan segera. "Perubahan tidak hanya pada aturan teknis yang dibuat KPU. Tapi juga UU karena untuk memperkuat landasan hukum perbaikan pelaksanaan pilkada ke depan," katanya.

    Dengan dibahas jauh hari, menurutnya, pembahasan menjadi lebih efektif. "Harus dibahas di masa sidang ini. Diprioritaskan. Jangan injury time baru dibahas," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…