Kamis, 16 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pelantikan Dua Tahap, Tak Ganggu Persiapan Pilkada 2017

  • Pelantikan kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 9 Desember lalu dinilai tak akan menganggu pelaksanaan pemilu pada periode 2017. Kondisi tersebut memang dipersiapkan lantaran ada rangkaian proses hukum atas sengketa pilkada yang harus ditaati.
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, meski pilkada serentak pada 9 Desember kemarin, namun proses pelantikannya tetap harus menunggu hasil akhir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Makanya, akan ada 2 tahap pelantikan.
    "Pelantikan diserahkan ke pemerintah. Saya sudah mempersiapkan surat agar penetapan calon segera dilakukan, setelah itu baru merencanakan pelantikan. Akhir Januari untuk yang tak ada sengketa pilkada, selain itu akhir maret," kata Tjahjo, Kamis (7/1).
    Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyerahkan masalah pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tjahjo mengaku memang lebih mengingkan agar pelantikan kepala daerah segera berlangsung untuk yang tak ada sengketa pilkada.
    "Kasian yang tidak ada sengketa. Kelamaan penjabat nanti seenaknya sendiri. Tujuan 9 Desember pilkada serentak, januari dilantik langsung kerja, sehingga penyerapan anggaran baik. Kalau ada RAPBD perubahaan sudah dilakukan," ujar Tjahjo.
    Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden terkait rencana pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, dilakukan dalam dua tahap.
    Untuk kepala daerah terpilih yang hasil pilkadanya tak digugat dan yang dinyatakan tak memenuhi syarat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), direncanakan Maret. Sementara tahap kedua direncanakan Juni setelah MK mengeluarkan putusan perselisihan hasil pilkada.
    "Ini rancangan Perpres terkait keputusan tanggal segala macam, ini kan pengaturan dua tahap. Soal teknis saja. Sekarang sedang dipersiapkan," ujar Sumarsono.
    Menurut Sumarsono, rencana jadwal pelantikan digagas pada Maret dan Juni didasari sejumlah alasan. Antara lain, meski hasil pilkadanya tak digugat, namun pelantikan tidak bisa dilaksanakan di Januari, mengingat ada beberapa langkah birokrasi yang perlu dilaksanakan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…