Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Pilkada Susulan Tak Harus Serentak

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penyelenggaraan Pilkada susulan di lima daerah tak harus serentak. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan, lima Pilkada di daerah itu berlangsung sebelum tenggat waktu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Bisa serentak atau tidak pemungutan suaranya, itu tak jadi masalah mau dilaksanakan kapan oleh KPU. Tapi yang penting sebelum batas akhir putusan Mahkamah Konstitusi di bulan Maret,” kata Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.

    Pilkada susulan harus diselenggarakan paling lambat Maret agar pelantikan bisa dilakukan serentak. Lima daerah yang ditunda Pilkadanya akibat masalah hukum yaitu Kalimantan Tengah, Manado, Simalungun, Fakfak dan Pematang Siantar.

    “Jadi posisi KPU dan pemerintah tidak bisa melakukan penjadwalan kapan Pilkada lima daerah itu dilaksanakan,” ujarnya menambahkan.

    Menurut dia, Kemendagri akan merencanakan adanya dua gelombang pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 9 Desember 2015 itu. Gelombang pertama pada bulan Februari untuk kepala daerah yang tak memiliki sengketa. Gelombang kedua dijadwalkan Maret untuk daerah yang mengalami sengketa Pilkada dan untuk daerah yang menggelar Pilkada susulan.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…