Minggu, 24 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Kodifikasi UU Pemilu Harus Mulai Dibahas 2016

  • Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan, kodifikasi Undang-Undang Pemilu idealnya disahkan dan mulai dibahas pada 2016.

    Sehingga, selambat-lambatnya pada awal 2017 sudah ada Undang-Undang Pemilu yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan pilkada serentak gelombang berikutnya di 2017 dan 2019. 

    "Sehingga ada waktu yang cukup lapang untuk melakukan persiapan. KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga punya waktu yang cukup untuk memahami Undang-Undang itu," jelas Fadli di Kantor Perludem, Minggu (3/1/2016). 

    Fadli memaparkan, ke depannya lebih baik hanya ada satu UU tentang kepemiluan. Undang-undang tersebut merupakan penggabungan empat Undang-Undang tentang pemilu, yaitu UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Presiden, UU Penyelenggara Pemilu, dan UU Pilkada. 

    UU yang digabungkan tersebut, lanjut Fadli, kemudian dibagi ke dalam beberapa buku, yaitu buku tentang penyelenggaraan pemilu nasional, penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih. 

    "Kita sudah presentasikan gagasan kodifikasi ini di depan Baleg (Badan Legislasi DPR) dan secara prinsip DPR menyatakan setuju dengan landasan ini," kata Fadli. 

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts