Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Lima Daerah tak Perlu Perppu

  • Mendagri Tjahjo Kumolo berharap putusan kasasi kasus pencalonan JR Saragih-Amran Sinaga sebagai cabup-cawabup Simalungun, bisa keluar dalam waktu dekat. Hal ini agar pilkada susulan Simalungun, dan empat daerah lainnya yang sama-sama tertunda, bisa digelar Januari 2016.

    Sehingga, jika ada gugatan ke MK pascapemungutan suara, pelantikan bupati-wakil bupati Simalungun hasil pilkada, bisa dilakukan akhir Maret 2016.

    Dijelaskan Tjahjo, dirinya sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi, pelantikan kepala daerah hasil pilkada 9 Desember dilakukan dua tahap. Tahap pertama dilakukan akhir Januari atau awal Februari.

    “Tahap pertama ini untuk daerah yang pilkadanya tidak ada sengketa ke MK,” terang Tjahjo Kumolo di Tanjungpinang, Kepri, sebelum melantik Nuryanto sebagai Pj Gubernur Kepri, kemarin (30/12).

    Tahap kedua, pelantikan kada-wakada di daerah yang ada sengketa pilkadanya ke MK. “Tahap kedua ini akhir Maret. Baik yang tahap pertama dan kedua, pelantikan di Istana,” terang Tjahjo.

    Nah, bagaimana dengan lima daerah yang belum menggelar pilkada? Tjahjo mengatakan, diharapkan kada-wakada terpilih bisa ikut pelantikan tahap kedua, akhir Maret. “Jadi yang lima daerah diusahakan agar bisa ikut akhir Maret,” imbuhnya. Lima daerah dimaksud adalah Kalteng, Fakfak, Kota Manado, Kota Pematangsiantar, dan Simalungun.

    Terkait dengan pelaksanaan pilkada di lima daerah, yang lewat 2015, Tjahjo mengatakan, tidak diperlukan lagi payung hukum semacam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu). “Tak perlu aturan baru, tidak ada perppu,” cetusnya.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…