Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Revisi UU Pilkada Ditargetkan Selesai Awal Tahun 2016

  • Komisi II DPR menargetkan revisi Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada selesai awal 2016, pada kuartal I tahun 2016. Dengan begitu, dapat digunakan sebagai tahapan Pilkada tahap kedua dan seterusnya.

    “Ditargetkan kuartal pertama 2016 revisi UU Pilkada selesai. Revisi UU Pilkada mendesak dilakukan karena untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada tahap berikutnya,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Senin (28/12).

    Menurut Riza, dalam pembuatan UU Pilkada, dihadapkan berbagai persoalan. Aneka masalah tersebut, misalnya waktu pembahasannya sempit, Pilkada dengan model dan tradisi baru, dan pelaksanaan Pilkada serentak dengan adanya tahapan.

    “Sejak awal kami menyakini bahwa Pilkada tahap I belum sempurna sehingga kami meyakini pascapilkada perlu dilakukan penyempurnaan,” ucap Riza.

    Beberapa Poin

    Riza mencatat ada beberapa poin yang harus direvisi, misalnya terkait calon tunggal, konflik internal parpol, batas waktu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan batasan selisih suara yang diajukan gugatan di MK apakah 0,5 sampai dua persen dari jumlah penduduk dianggap ideal atau tidak.

    Dia menilai, perlu dipertimbangkan untuk dinaikkan presentasenya batasan selisih suara karena dua persen tidak sulit untuk orang melakukan kecurangan. “Kalau tetap dua persen maka kita memudahkan dan melegalkan kecurangan, karena itu (kecurangan) dapat diperoleh melebihi dua persen,” ujarnya.

    Menurut Riza, berbagai hal itu perlu diperbaiki sehingga revisi UU Pilkada merupakan sebuah keharusan dan semua fraksi di Komisi II DPR setuju untuk melakukan hal itu. Pekan kedua Januari 2016 revisi UU Pilkada akan diajukan dan saat ini prosesnya belum berjalan karena DPR sedang reses.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy memberikan lima catatan apabila pemerintah menginginkan revisi UU tentang Pilkada. Komisi II DPR menunggu paling lambat Februari 2016 pemerintah menyerahkan usulan revisi.

    “Saya menilai paling tidak ada lima isu penting yang menurut kami perkembangan di Komisi II DPR harus dilakukan perubahan (dalam UU Pilkada),” kata Lukman.

    Pertama, terkait asas efisiensi. Komisi II mendesak pemerintah memasukkan standar pembiayaan Pilkada karena tidak cukup hanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), namun harus diatur dalam UU. Kalau tidak dibuat standar pembiayaan Pilkada, tambah Lukman, ada daerah yang euforia melaksanakan Pilkada, dikhawatirkan penggunaan dana pilkadanya terlalu besar. Itu tidak memenuhi prinsip efisiensi dalam Pilkada serentak.

    Kedua, partisipasi pemilih yang sekarang banyak di bawah 50 persen, harus diantisipasi UU dengan cara mengembalikan kepada pasangan calon untuk sosialisasi sehingga bukan dilakukan KPUD lagi. Lukman mengatakan hampir semua KPUD menolak diberikan tugas memasang alat peraga dan kampanye (APK), namun karena sudah diamanahkan UU terpaksa melaksanakan, akhirnya tidak efektif.

    “Ini harus dikembalikan pada pasangan calon biar mereka yang memasang dan memelihara APK dengan memberikan batasan jumlahnya berapa, ukuran berapa dan tempat pemasangan di mana, itu diatur sekalian dalam UU,” tuturnya.

    Ketiga, terkait partisipasi calon, Komisi II DPR banyak menemukan calon tunggal, hanya dua calon dan melihat ada problematika soal rekruitmen calon-calon pemimpin sehingga harus dibuka lagi. Menurut Lukman, tidak boleh dibatasi anggota DPR, DPRD harus mundur, PNS harus mundur, TNI harus mundur, itu harus dikembalikan. Semua berhak mencalonkan, sehingga akan ramai calon dan memudahkan masyarakat memilih mana yang disukai.

    Keempat, soal peradilan pemilu. Semangat UU Pilkada adalah peradilan pemilu itu sementara dititipkan di MK dan di PTUN. Komisi II DPR, menurut Lukman, menginginkan ada ketegasan pemerintah, desain peradilan pemilunya seperti apa sehingga ini harus segera dimulai.

    “Kelima, posisi Panwaslu. Kami menemukan hampir di semua daerah Panwaslu tidak berdaya,” tukasnya. Lukman menilai Panwaslu di lapangan sifatnya hanya merekap dan memantau, namun begitu diproses temuantemuan, mereka sudah tidak jalan. Posisi panwaslu seperti itu tidak memberikan rasa adil pada calon-calon yang merasa dirugikan karena itu harus diperkuat, penguatan mekanisme kerja Panwaslu.

    “Misalnya, ada peradilan awal sebelum ada persiapan periode- periode sebelumnya. Kami mendorong Bawaslu dan Panwaslu mendapat kewenangan untuk peradilan pemilu,” imbuhnya. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…