Jumat, 19 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Optimisme dalam Dinamika Politik Ekonomi

  • Tahun 2015 menjadi tahun ketika situasi politik dan ekonomi bergulir sangat dinamis. Evaluasi publik menunjukkan kondisi politik dan ekonomi yang belum sesuai harapan hingga pengujung akhir tahun ini. Namun, publik optimistis pemerintah mampu memperbaikinya tahun depan.

    Secara umum, publik menilai kondisi politik, hukum, dan ekonomi lebih buruk dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Lebih dari separuh responden menyatakan hal tersebut. Hanya bidang kesejahteraan sosial, khususnya layanan publik, yang menurut sebagian besar responden lebih baik kondisinya dari tahun 2014.

    Bidang politik dan ekonomi merupakan fokus evaluasi publik sepanjang 2015. Peristiwa politik yang diakui publik paling menyita perhatian adalah kasus-kasus dari gedung Parlemen. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tersandung dua kali kasus pelanggaran etika yang pada akhirnya memaksanya untuk mengundurkan diri. Pada kasus pertama, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran kepada Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, di New York, AS.

    Pada kasus kedua, Novanto dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada MKD karena mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membicarakan perpanjangan kontrak dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsuddin dengan kompensasi saham. Sepuluh anggota MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran tingkat sedang dan tujuh anggota MKD menyatakan pelanggaran tingkat berat. Novanto pun mengundurkan diri sebagai Ketua DPR sebelum MKD memutuskan hasil persidangan.

    Tak hanya itu, pada awal tahun, publik menyaksikan bagaimana rakyat terancam kehilangan kesempatan memilih kepala daerah secara langsung. Peristiwa ini terjadi sejalan dengan menguatnya pertentangan kubu koalisi politik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tak kunjung usai ikut mewarnai wajah politik tahun 2015.

    Kiprah wakil rakyat tersebut membuat publik menobatkan lembaga legislatif sebagai institusi bercitra terburuk sepanjang 2015 ini. Tak kurang dari separuh lebih responden menyuarakan hal tersebut. Penilaian tersebut senada dengan jajak pendapat Kompas sepanjang 2015 terhadap citra DPR. Pada awal tahun, citra baik DPR masih 50,5 persen dan berangsur turun hingga tersisa 9,6 persen pada akhir tahun ini.

    Kesan ini berasal dari penilaian kinerja DPR, yang disebut 8 dari 10 responden, paling tidak memuaskan. Publik menyatakan, DPR tak mampu menjalankan fungsi mereka sesuai dengan amanat rakyat kepadanya.

    Sulit mencari kerja

    Dalam bidang ekonomi, publik merekam kuat situasi ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melemah. Meskipun faktor global tak bisa diabaikan, publik telanjur ikut merasakan pelambatan ekonomi yang menjadi salah satu implikasinya. Sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sampai menjelang pertengahan tahun penciptaan lapangan kerja baru masih sangat terbatas. Sebanyak 66,5 persen responden mengakui, mereka lebih sulit mencari pekerjaan pada 2015 dibandingkan tahun 2014.

    Demikian pula dalam hal penegakan hukum. Publik menilai, kondisi penegakan hukum tahun 2015 lebih buruk dibandingkan tahun 2014. Namun, jarak proporsi responden yang menilai negatif dan positif tak terlalu jauh. Sebanyak 50,5 persen menyatakan kondisi penegakan hukum belum sesuai harapan. Adapun 43,9 persen responden menilai penegakan hukum tahun 2015 membaik.

    Penyelesaian oleh Presiden Jokowi terhadap drama polemik Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri yang cukup menarik perhatian publik pada awal tahun tampaknya menjadi faktor pendorong publik memberi apresiasi.

    Secara khusus, publik juga menilai positif kiprah pemberantasan korupsi tahun ini. Sebanyak 50 persen responden menyatakan, pemberantasan korupsi tahun 2015 lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Terdapat 44,1 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi tahun 2015 lebih buruk dari tahun 2014.

    Beberapa kasus besar, seperti kasus suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara, serta korupsi dana bantuan sosial yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, juga diapresiasi publik.

    Di luar masih buramnya kondisi politik dan ekonomi, publik juga menilai pelayanan publik yang mulai membaik. Lebih dari separuh responden memandang pelayanan publik tahun 2015 lebih baik dibandingkan tahun lalu. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, misalnya, dari segi kuantitas bisa dikatakan berhasil dalam pencapaian jumlah peserta. Program JKN, yang kemudian diberi nama Kartu Indonesia Sehat, dinilai sangat membantu warga tidak mampu untuk mengakses layanan kesehatan.

    Pembagian 11 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dianggap sebagai janji kampanye tahun lalu yang ditepati Presiden Jokowi. Jumlah manfaat KIP untuk jenjang SD/MI Rp 225.000 per semester, tingkat SMP/MTs Rp 375.000 per semester, dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp 500.000 per semester.

    Program itu juga menjangkau anak berstatus rentan miskin dan anak-anak putus sekolah agar kembali ke sekolah. Penerbitan KIP direncanakan menjangkau 20,3 juta anak usia sekolah berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kartu disebar dengan koordinasi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Selain itu, pelayanan publik berupa Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera kepada 15,4 juta keluarga dinilai publik sebagai upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan yang cukup akurat.

    Layanan publik memang menjadi penopang apresiasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla. Penilaian positif selalu diberikan responden dalam survei setiap triwulan Kompas di 34 provinsi. Dalam empat kali survei sejak Oktober 2014, April, Juli, dan Oktober 2015, bidang kesejahteraan sosial selalu mencerminkan keberhasilan pemerintah hingga kini.

    Optimisme

    Meski pemerintah diimpit persoalan ekonomi yang cukup berat, publik merasa optimistis pemerintah mampu mengatasinya tahun depan. Sebanyak 65 persen responden yakin bahwa tahun depan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mampu mengatasi persoalan ekonomi yang terjadi saat ini.

    Publik melihat pemerintah tidak tinggal diam dalam mencari solusi penurunan pertumbuhan akibat pelambatan ekonomi. Pemerintah berupaya menjawabnya dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Sampai akhir 2015, pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan menggerakkan kembali perekonomian, terutama sektor riil, yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

    Jeratan persoalan politik dan hukum yang membelit bangsa tahun ini pun dipandang publik sebagai bagian persoalan yang akan bisa dituntaskan oleh pemerintah pada tahun depan. Sebanyak 60,2 persen responden optimistis, pemerintah mampu memperbaiki kondisi politik dan hukum di Indonesia pada tahun depan.

    Beragam persoalan, situasi, dan kondisi tahun depan akan menjadi lebih baik jika penyelenggara negara dan pemangku kepentingan bersinergi dan bekerja sama untuk lebih mengutamakan kepentingan publik. Persoalan politik yang menguras energi dan bermotif kepentingan kelompok dan partai selama ini harus diubah menjadi kekuatan positif yang berorientasi memajukan bangsa.

    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.