Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Sengketa Pilkada Serentak di MK Jadi 88 Kasus

  • Jumlah laporan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini mencapai 88 kasus. Menyusul kembali ditenerimanya 25 pendaftaran sengketa ke MK.

    Berdasarkan Data Pusat Informasi MK di Jakarta hingga Minggu pukul 21.56 WIB pendaftaran 25 sengketa ini terdiri atas satu perselisihan pilkada di tingkat kota dan 24 perselisihan pilkada di tingkat kabupaten.

    Sebelumnya, data yang diperoleh dari Pusat Informasi MK hingga pukul 14.25 WIB tercatat telah terkumpul sebanyak 63 pendaftaran sengketa pilkada serentak.

    Informasi tersebut juga menyatakan pendaftaran sengketa pilkada serentak yang mulai masuk ke MK sejak Rabu (16/12) didominasi oleh kabupaten.

    Hingga Minggu sore tercatat, sebanyak 54 pendaftaran gugatan merupakan perselisihan hasil pilkada serentak di tingkat kabupaten dan sembilan permohonan lainnya berasal dari kota.

    MK membuka pendaftaran perselisihan hasil pilkada serentak 2015 pada 16-22 Desember 2015. Pendaftaran tersebut dapat diajukan pihak-pihak yang bersengketa dan pelayanan dibuka selama 24 jam.

    Sebelumnya, sebanyak 264 daerah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak untuk memilih kepala daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…