Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ingin Tahu Data "Real Count" Pilkada Serentak, Buka Situs Ini

  • Setelah selama tujuh hari melakukan input data hasil pemindaian formulir C1, KawalPilkada.id membuka hasil real count di daerah peserta Pilkada Serentak 2015 untuk dimonitor publik.

    Website itu membuka data gelombang pertama meliputi 81 kabupaten/kota dan 4 provinsi.

    Para pembaca yang berminat bisa membukanya https://www.kawalpilkada.id/#/tabulasi.html/Provinsi/2015 untuk data provinsi, dan di https://www.kawalpilkada.id/#/tabulasi.html/Kabupaten-Kota/2015 untuk data Kabupaten-Kota.

    Khairul Anshar, pencetus KawalPilkada dan wakil Ketua gerakan Code4Nation, menyatakan pihaknya mengapresiasi upaya transparansi KPU yang tidak hanya membuka hasil pindai C1 dari semua TPS di situsnya.

    "Tapi juga memberikan hasil rekapitulasi di tiap daerah. Dengan adanya dua data ini, mudah bagi kami untuk membandingkan hasil rekapitulasi dengan data awal dari C1,” kata Khairul, Minggu (20/12).

    Dia melanjutkan, data yang didigitalisasi oleh para relawan KawalPilkada berasal dari Scan C1 yang disediakan oleh KPU. Lalu dengan dibantu oleh robot, dilakukan pengisian data suara masing-masing kandidat dan suara sah.

    "Jadi relawan cukup memvalidasi angka yang diisi oleh robot dengan angka yang ada di scan C1 dan mengisi suara tidak sah secara manual," kata Khairul.

    Dia melanjutkan, KawalPilkada masih mengupayakan agar data dari semua daerah peserta Pilkada Serentak 2015 dapat terhitung di situs www.kawalpilkada.id. Namun sehubungan dengan terbatasnya waktu, KawalPilkada mengutamakan real count di daerah yang memiliki penetrasi internet tinggi, rawan konflik, atau daerah urban.

    “Bukan karena daerah-daerah ini lebih penting dari wilayah lainnya, tapi semata-mata karena publik di daerah-daerah ini punya kecenderungan lebih tinggi untuk mengawasi proses Pilkada melalui media sosial dan internet,” tambahnya.

    Kata Khairul, Publik dapat memonitor hasil real count di www.kawalpilkada.id dan dapat memberikan masukan atau koreksi melalui Facebook Community Page: Kawal Pilkada dengan memberikan URL di lokasi yang diduga terjadi kesalahan hitung.

    Selain itu, Publik juga bisa mengirimkan pesan ke akun Twitter @KawalPilkada


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…