Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemuda Harus Kawal Pilkada

  • Populasi pemuda Indonesia saat ini sangat tinggi. Tidak ada salahnya sebagai pelopor atau agen perubahan bangsa Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. 

    Salah satunya bagaimana pemuda berperan dalam demokrasi di tingkat lokal. Pada 9 Desember 2015 rakyat Indonesia di 264 daerah sudah memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak di 269 daerah Indonesia untuk menjaring para pemimpin daerah kita selanjutnya. Tentunya pemimpin yang berintegritas tinggi, berkualitas, dan mampu bertanggung jawab atas kedudukannya nanti. Pemuda Indonesia telah memiliki peran baru untuk melakukan kawal pilkada. 

    Sekalipun pilkada dalam konteks pencoblosan telah usai, namun hasilnya hingga didapatkan kepala daerah definitif harus dikawal. Lalu, timbul pertanyaan, kenapa pemuda Indonesia perlu mengawal pilkada? Jika pemuda Indonesia yang harus mengawal pilkada, lalu fungsi Panwaslu atau Bawaslu untuk apa? Polemik yang muncul ketika masa tenang dan saat berlangsungnya pilkada menjadi tantangan yang sulit dihindarkan karena banyak berbagai macam potensi pelanggaran yang akan mencederai pilkada tersebut. 

    Untuk menghindari isu-isu tersebut, partisipasi masyarakat luas sebagai pemilih begitu diperlukan, tidak terkecuali para pemuda yang memiliki otoritas kuat dalam melakukan gerakan perubahan sebagai generasi penerus bangsa. Alasan mengapa pemuda harus berpartisipasi dalam pemuda kawal pilkada tentunya memiliki arti yang mendalam di balik hal tersebut. Pilkada merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dimiliki oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

    Pemuda dituntut untuk melakukan perjuangannya dalam menentukan siapa pemimpin yang akan mewakili semua aspirasi-aspirasinya. Ketika isu pilkada mencuat ke hadapan publik karena rentan terjadi unsurunsur pelanggaran, di sinilah tugas para pemuda Indonesia untuk membantu Panwaslu atau Bawaslu dalam menyelidiki berbagai kecurangan yang terjadi saat pilkada di daerahnya masing-masing.

    Fungsi Panwaslu atau Banwaslu yakni sebagai pengawas atau badan pengawasan pilkada dalam melakukan identifikasi dan klarifikasi semua ihwal yang berkaitan dengan pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik pilkada, dan pelanggaran tindak pidana bisa langsung diawasi oleh masyarakat terutama oleh para pemuda Indonesia. 

    Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memantau pelaksanaan pilkada apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 8 Tahun 2015 Pasal 134 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota; mencegah terjadi pelanggaran seperti money politics , serangan fajar, intimidasi atau pemaksaan untuk memilih calon tertentu, bahkan kecurangan saat di TPS. 

    Setelah itu melaporkan atau menginformasikan dugaan- dugaan pelanggaran pilkada kepada Panwaslu atau Bawaslu yang akan diproses secara lanjut. Kegiatan kawal pilkada yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia akan menjadi manfaat yang sangat luar biasa dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran pilkada. 

    Terlepas dari hal tersebut, peran Panwaslu dan Bawaslu pun perlu ditingkatkan dalam sosialisasi politik terkait pilkada, terutama kepada masyarakat di daerah-daerah secara keseluruhan.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…