Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Satgas Netralitas ASN Dalami Laporan Ketidaknetralan di Pilkada Serentak 2015

  • Satuan Tugas (Satgas) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah mengolah laporan ketidaknetralan ASN selama Pilkada Serentak 2015. Dengan begitu dapat terlihat bentuk konkret pelanggaran ASN.

    Demikian dikemukakan Koordinator Satgas Netralitas ASN, Yuswandi A Temenggung, Sabtu (12/12).

    "Sebelum dan sesudah pilkada sudah ada laporan-laporan. Semua sedang diolah dan dikonfirmasikan, karena derajatnya juga akan dipilah-pilah. Harus didalami sampai sejauh mana ketidaknetralan ASN dalam konteks pilkada," kata Yuswandi.

    Dia menambahkan, ASN harus netral sepanjang pilkada. "Kalau ikut serta dalam calon tertentu, tandanya sudah berpihak," imbuhnya.

    Dia tidak menyebutkan rinci bentuk-bentuk pelanggaran ASN. Sebab, laporan yang diterima Satgas, perlu diklarifikasi dengan bukti. Bukti pun juga akan diverifikasi. "Butuh proses. Proses penjatuhan disiplin ada tahapannya dan sampai derajat disiplin apa," tegas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini.

    "Kita punya sanksi ringan, sedang, berat. Tergantung derajat kesalahan ASN. Sanksi terberat yakni pemecatan atau pemberhentian tidak hormat. Bisa teguran tertulis, itu sudah keras juga."

    Dia menjelaskan, penjatuhan sanksi dikaji sepenuhnya oleh tim. Artinya, bukan dari Satgas Netralitas ASN. "Kita sampaikan ke pejabat pembina kepegawaian untuk mengkajinya," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…