Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilih Rata-rata 70 Persen, Partisipasi di Pilkada Serentak Diapresiasi

  • Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, menyatakan cukup puas dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2015.

    Berdasarkan data pengawasan yang didapatkannya, Nasrullah mengatakan, ada salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lonjakan pemilihnya mencapai 85 persen.

    "Kita coba juga menghubungi beberapa tempat. Rupanya tingkat partisipasi kurang lebih 60 sampai 70 persen," tutur Nasrullah di Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2015).

    "Jadi menurut kami sudah lumayan baik. Memang targetnya 70 persen," kata dia.

    Ditemui terpisah, pernyataan serupa diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

    Luhut sempat berkunjung ke sejumlah TPS di Tangerang Selatan, salah satunya TPS 54 di Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan.

    Di situ, Luhut sempat bertanya kepada panitia TPS mengenai jumlah pemilih per pukul 11.30 WIB. Saat itu, sudah 65 persen pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak suara.

    "Partisipasi masyarakat untuk ikut Pilkada cukup baik. Tadi ada yang 90 persen lebih, padahal (waktu penutupan) masih satu setengah jam," kata Luhut.

    Nasrullah juga melihat penyelenggaraan Pilkada berlangsung kondusif dan tertib.

    Meski begitu, pihaknya tetap akan membangun kerja sama yang kuat dengan jajaran kepolisian untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu aman, tak terintervensi, dan tak terintimidasi.

    "Ada beberapa kekhawatiran publik terutama mengatakan Pilkada ini akan ribut dan sebagainya. Fakta real-nya, bisa dilihat adem-adem saja, enggak ada persoalan," ujar Nasrullah.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…