Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Waspadai Kerawanan Krusial Pilkada Serentak

  • Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar serentak pada 9 Desember nanti merupakan hal yang baru di Indonesia. Ada beberapa hal yang harus menjadi atensi semua pihak terkait agar penyelenggaraan pilkada serentak sesuai rencana, demokratis, dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, salah satunya adalah mewaspadai kerawanan krusial.

    Pandangan itu disampaikan pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati kepada BeritaSatu.com di Jakarta, Minggu (6/12).

    "Kerawanan krusial tersebut dapat berasal dari konflik SARA, adanya pasangan calon yang separatis, perang di media sosial dan media mainstream, serta hasil hitung cepat (quick count) yang berbeda antara lembaga polling dan KPU. Selain itu, pada penghujung pilkada, kerawanan bisa meningkat saat tahapan penghitungan atau rekapitulasi suara, gugatan uji materi pilkada, dan sengketa ke Mahkamah Konstitusi," ujar perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

    Dikatakan, Komunitas Intelijen Pusat (Kominpus) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) harus melakukan koordinasi dalam hadapi berbagai ancaman keamanan yang dapat diwarnai kerawanan krusial dalam pilkada serentak ini.

    Dari sudut kepolisian, ujarnya, tentu saja harus didukung kegiatan pengawasan dari pimpinan Polri yang blusukan ke daerah, seperti yang dilakukan Wakapolri Komjen Budi Gunawan saat meninjau Papua Barat dan Maluku utara. Wakapolri Budi Gunawan blusukan untuk memeriksa kesiapan personel, alutsista, dan mengantisipasi adanya parpol ganda yang mendukung calon pasangan lain.

    "Wakapolri juga memantau karakter masyarakat, potensi konflik, serta meminimalisasi terjadinya tingkat gangguan kamtibmas. Memang, sebaiknya menjelang pilkada serentak ini aparat keamanan melakukan konsolidasi, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Nuning.

    Dia juga mengingatkan perlunya ada rencana kontijensi (contigency plan) dari para pemangku kebijakan yang membuat pilkada serentak berjalan dengan baik, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, dan Badan Intelijen.

    Lembaga-lembaga itu harus memiliki program deteksi dini dan cegah dini serta deteksi aksi yang komprehensif agar pilkada aman terkendali. Mereka perlu mengantisipasi adanya ego sektoral dan keberpihakan pemangku kebijakan kepada salah satu pasangan calon.

    "Mereka harus netral, harus menjunjung tinggi kearifan lokal dan etika moral. Bagi aparat intelijen, juga harus turut serta membangun opini positif agar pilkada ini berjalan demokratis dan aman," ujar mantan anggota Komisi I DPR yang meraih gelar doktor intelijen di Universitas Padjajaran, Bandung, itu.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…