Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Jamin Keamanan Pilkada

  • Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang, memang masih dihinggapi sejumlah persoalan. Namun, pemerintah menjamin pemilihan kepala daerah sudah siap dilaksanakan dengan baik. Bahkan, menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), persiapan pilkada sudah mencapai 99 persen.

    Demikian hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Persiapan Pilkada yang Berintegritas” yang digelar di kantor Sinar Harapan, Jakarta, Rabu. Hadir dalam diskusi, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, dan sejumlah aktivis pemerhati isu-isu pemilu.

    Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yakin pilkada serentak yang tinggal sepekan lagi bakal berjalan baik dan aman. “Kami akan memastikan keamanan di pilkada. Pada H-3 pemungutan suara,  kami akan rapat dengan Menkopolhukam untuk membahas keamanan Pilkada,“ kata Tjahjo.

    Ia mengatakan, momen rawan pada saat pemilihan kepala daerah ialah saat penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. Titik yang paling rentan terjadi manipulasi suara adalah saat hasil perhitungan suara ada di tingkat kecamatan. 

    Pemerintah, katanya, sudah berkoordinasi dengan para pejabat daerah, termasuk camat, bupati, penyelenggara pemilu, dan Kapolres untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang bisa menimbulkan ketidakpuasan. Menurutnya, tingkat emosional pemilih di pilkada memang lebih tinggi. Hal ini karena masyarakat relatif lebih dekat dengan para calon pemimpin mereka. 

    Apalagi, kata Tjahjo, sering kali para calon kepala daerah sudah mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan miliar rupiah agar terpilih. 

    Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengatakan, persiapan pilkada kini sudah mencapai 99 persen. Persentase tersebut ia klaim lewat beberapa tahapan yang terus berjalan lancar menjelang 9 Desember 2015. 

    "Persiapan saat ini adalah batas penyerahan surat suara. Distribusi sampai tingkat kecamatan pada 1-3 Desember. Untuk kirim ke desa, kelurahan, dan ke tempat pemungutan suara (TPS), dilakukan pada H-1. Itu ada pertimbangannya soal keamanan dan keselamatan dokumen. Faktor penyimpanan dan efisisensi juga diperhatikan. Jadi, 99 persen sudah kami laksanakan," katanya. 

    Ia melanjutkan, optimistis sukses pilkada serentak tidak berlebihan. Itu karena perhelatan ini terkontrol secara nasional. Dalam pilkada-pilkada sebelumnya belum ada kontrol yang kuat dari pusat. 

    "Kami optimistis lebih baik dari pilkada 2005-2008 dan 2010-2014," ujarnya. 

    Titik Rawan
    Namun, kata Husni, di balik optimistis suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak, tetap saja dibayang-bayangi dua hal yang dapat mengganggu jalannya pilkada. Dari catatan KPU, dua titik krusial itu melibatkan emosi massa yang bisa berujung konflik. 

    Pertama, tahapan pencalonan yang seharusnya sudah menjelang pemungutan suara.  Masih saja ada beberapa daerah  yang mengalami sengketa pencalonan. Padahal, tanggal terakhir penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung (MA) 15 November 2015. "Itu harusnya sudah tuntas.  MA sudah menerima 23 sengketa pilkada, 1 diterima dan 22 tidak. Ternyata tidak selesai juga," ucapnya.

    Kedua, tahapan rekapitulasi pemungutan suara. Pemicu konflik sangat rentan pada bagian ini.  Ia mengatakan, sejak awal KPU terbuka dengan informasi. KPU menyajikan data terbuka yang bisa dimasukkan secara online dan bisa mengkroscek daftar pemilih serta hasil pemungutan suara. Calon pemilih yang tidak terdaftar bahkan bisa mendaftarkan dirinya pada hari H pemungutan suara cukup dengan membawa identitas asli. 

    "Yang krusial pada saat perhitungan suara, saat di rekap di kecamatan, dan di rekap di kabupaten, kota, dan provinsi. Kami siapkan aplikasi sederhana. Misalnya, perolehan suara kandidiat melebihi surat suara, itu nggak benar. Ini rekap untuk tingkat kecamatan," serunya.

    Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, masih banyak kekurangan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam pilkada. Di sejumlah tempat, masih ada persoalan identitas ganda di daftar pemilih. Selain itu, masuknya orang-orang yang sudah tidak mempunyai hak pilih dalam pilkada, misalnya orang yang sudah meninggal. 

    Muhammad juga menyoroti meningkatnya penggunaan dana bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah, terutama di daerah-daerah yang terdapat calon petahana.  Para kepala daerah petahana juga masih berani mereposisi pejabat-pejabat di daerah. Padahal, ada aturan yang melarang pergantian dan mutasi pegawai menjelang pilkada. “Calon-calon petahana ini menjadi perhatian kami,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…