Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Masalah Pilkada karena Regulasi Terburu-buru

  • Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi), Jeirry Sumampow mengatakan, sejumlah masalah dalam persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015, adalah ketidakpastian regulasi saat tahapan sudah berjalan. Ketidakpastian regulasi menjadi beban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
     
    “Penyelenggaraan pilkada terkesan sangat mepet. Ini terbukti di detik-detik terakhir saja, masih ada daerah yang mengalami sengketa,” katanya dalam diskusi bertema “Persiapan Pilkada” yang Berintegritas di kantor redaksi Sinar Harapan, Rabu (2/12). Namun, menurutnya ada hal yang patut diapresiasi dari KPU dan Bawaslu, yaitu perspektif yang sama dalam menyelesaikan suatu masalah. 

    Jeirry juga menyarankan pada perhelatan pilkada selanjutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya peradilan pemilu. Kasus dan sengketa pilkada ditangani satu lembaga yang bisa menyinkronisasi persoalan pemilu. “Persoalan hukum pemilu harus disatukan,” ucapnya.

    Persoalan lain yang mendapat sorotan adalah pengamanan rekapitulasi suara. Belajar dari kasus saat pilpres yang terjadi di Sampang, Madura, sudah semestinya KPU harus dilibatkan pada titik paling krusial, yakni di tingkat kecamatan. 

    “Titik paling rawan ada di kecamatan. Ini sulit dikontrol karena tidak sekektat di tingkat kabupaten. Banyak orang punya kepentingan masuk hingga kecamatan. Ini titik yang perlu mendapat perhatian,” katanya.

    Terakhir soal daftar pemilih tetap (DPT), hal ini terus menjadi persoalan dari tahun ketahun. Pemerintah harus terus memperbaharui data pemilih. Pemilih terkesan acuh pada pemilu saat namanya tidak tercantum sebagai pemilih atau yang mendapatkan hak suara.

    “Orang kalau nggak masuk DPT, nggak semangat mengikuti pemilu karena merasa tidak diundang. Bentuk kekesalan tidak akan datang ke TPS. Itulah tetap memerlukan akurasi data DPT,” ujarnya. 

    Direktur Eksekutif Perludem, Titi Angraini, meminta pemerintah dan penyelenggara pilkada mencegah terjadinya politik uang di Pilkada. Ia menyarankan, para pengawas tetap siaga di pekan tenang menjelang pemungutan suara. Banyak calon kepala daerah menggelontorkan uang ketika masa tenang berlangsung.

    “Sebanyak 50 persen pemilih menganggap wajar pembelian uang. Panwas perlu membuat titik tekan dan fokus pada titik uang, pengalaman 2010 yang menjadi agen politik uang yaitu lurah. Jadi, warga merasa terbungkam untuk melaporkan,” tuturnya.

    Direktur Eksekutif KIPP Jojo Rohi mengatakan, partisipasi publik bukanya hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu hanya melaksanakan hal-hal teknis kepemiluan. 

    “Penyelenggara bolak-balik melakukan sosialisasi. Tapi produk pemilu tidak dipercaya, orang tidak akan datang ke tempat pemungutran suara,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…