Senin, 23 April 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Optimalkan Pendidikan Politik untuk Pemberdayaan Perempuan

  • Pemerintah dan semua diminta meningkatkan pendidikan politik untuk meningkatkan peran dalam rangkat pemberdayaan perempuan.Demikian dikemukakan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubiantoro Wiyogo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (1/12).

    “Perempuan turut berjuang dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, kaum Hawa juga harus meningkatkan peranan dalam mengisi pembangunan. Ini perlu dioptimalkan melalui pendidikan politik,” ujar Giwo. Dia menambahkan, kesetaraan gender dalam keluarga perlu ditradisikan. Dia mencontohkan pengambilan keputusan seperti investasi, membeli barang berharga cenderung dilakukan suami.

    “Pembagian tugas dalam keluarga, istri lebih pada pekerjaan domestik, dan ayah pada tugas publikDalam menentukan sikap politik terhadap partai tertentu, para istri mengikuti suami. Kebiasaan makan dalam keluarga mendahulukan bapak atau suami dan anak laki-laki. Ini harus diubah,” ucap Giwo.

    Menurut dia, fakta di masyarakat menunjukkan kini masih ada ketidakadilan terhadap wanita, dan anggapan bahwa perempuan masih serba tertinggal dan terbelakang, tidak berdaya, subordinatif, sehingga menghambat pembangunan. “Perempuan perlu diberdayakan. Karena itu, realisasikan program permberdayaan perempuan. Perempuan memiliki akses dalam pembangunan,” ujarnya.

    Giwo juga mengingatkan bahwa di publik masih berkembang sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. “Yakni, mendiskreditkan perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga telah mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang, bahkan terancam kehidupannya,” katanya.

    Giwo pun menyebutkan strategi nasional program pemberdayaan perempuan. Pertama, pembangunan nasional berperspektif gender dan peduli anak. Kedua, pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki. Ketiga, pengembangn kemitraan dan jaringan kerja. Keempat, pengembangan indikator. Kelima, pengembangan sistem penghargaan. Keenam, perluasan pendidikan bagi anak perempuan. Dan ketujuh, pengembangan sistem informasi manajemen.

    Kemudian, lanjut Giwo, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (ASEAN) atau MEA, pihaknya telah melakukan banyak hal. “Seperti menggelar kowani fair selama 15 tahun berturut-turut,” katanya. Kowani fair terakhit, tutur Giwo, mengangkat tema “Memperkuat Kemandirian Ekonomi Perempuan dalam Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN”, dengan mengadakan pameran produk-produk unggulan dalam negeri hasil karya perempuan Indonesia. Dia menambahkan, Kowani terus mendorong pemerintah agar mengedepankan moto “women as economic drivers” atau perempuan sebagai pengendali ekonomi nasional.

    Sebab, fakta menunjukkan 60 persen pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) RI saat ini adalah perempuan. Dan UMKM membuka lapangan kerja sekitar 90 persen bagi warga negara Indonesia,” katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Perempuan di Parlemen Mampu Lahirkan Kebijakan Responsif Gender

    Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Irma Suryani Chaniago, mengatakan, akan terus berupaya mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender di parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen telah mampu mempengaruhi lahirnya…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Kepemimpinan Perempuan Menguat di Akar Rumput

    Direktur Eksekutif Women Research Institute (WRI) Sita Aripurnami menilai kepemimpinan perempuan muncul dan menguat di tingkat akar rumput. Menurut Sita, kepemimpinan perempuan secara struktural pada sektor publik belum terjadi secara…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Masih lemah, Peran Perempuan di Parlemen

    Menurut Ketua Koordinasi Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam, Dwi Ruby Kholifah, peran perempuan di parlemen maih sangat lemah. Selama lima tahun, kata dia, keberadaan mereka di parlemen masih belum dapat…