Senin, 19 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Larang Kepala Daerah Cuti 7 Hari Sebelum dan Sesudah Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang kepala daerah mengambil cuti pada 7 hari sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015.

    Larangan tersebut diberlakukan agar kepala daerah memantau seluruh proses pilkada.

    "Kami berikan instruksi kepada kepala daerah, tidak boleh izin pada H-7 sampai H+7, kecuali sakit," kata Tjahjo, saat ditemui di Hotel Sahid Jakarta, Senin (30/11/2015).

    "Camat, Satpol PP juga tidak boleh cuti, termasuk kepala dinas terkait, kecuali sakit," ujarnya.

    Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk melaporkan dan menyampaikan secara rutin temuan-temuan di lapangan kepada Menteri Dalam Negeri.

    Sementara itu, terkait persiapan pilkada, Kementerian Dalam Negeri kembali memanggil 23 kepala daerah yang belum mencairkan secara penuh anggaran bagi penyelenggara pilkada.

    Para kepala daerah tersebut akan dimintai alasan keterlambatan dan diminta untuk cepat mencairkan anggaran sebelum 9 Desember 2015.

    Kemudian, untuk distribusi logistik, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan TNI.

    Tjahjo memastikan bahwa TNI telah siap membantu pengiriman logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…